Sadhrina's Blog

January 2, 2011

Revitalisasi Perwakilan BPK: Strategi BPK Mendorong Penguatan Otonomi Daerah


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat desentralisasi yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001 didasari oleh sebuah pemikiran agar kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan serta kemampuan daerah. Pemikiran tersebut didasari pengalaman di masa lalu, dimana sistem pemerintahan yang sentralistik  dan disertai intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar menyebabkan masalah pada rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan serta kehidupan demokrasi di daerah. Selanjutnya, semangat desentralisasi melahirkan sebuah konsep otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep otonomi daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sedangkan di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi, dan keanekaragaman. Penyerahan tugas dan kewenangan (expenditure assignment) kepada pemerintah daerah dalam konsep desentralisasi diiringi pula oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment), hal ini yang biasa dikenal dengan desentralisasi fiskal. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan transfer dana ke daerah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah daerah selanjutnya melakukan pengelolaan atas dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan sebagai bentuk penerimaan daerah untuk selanjutnya  digunakan dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD masih merupakan lingkup pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai wujud pertanggungjawaban, Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan agar Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dari uraian mengenai konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diatas, terlihat bahwa peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam hal ini terutama Perwakilan BPK, adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab jawab keuangan daerah sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perwakilan BPK, sebagai representasi dari BPK di daerah, memainkan peran penting yaitu fungsi pengawasan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah dan secara langsung terlibat dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, serta rasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana perwakilan BPK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang diamanatkan oleh undang-undang, mampu mengawal jalannya otonomi daerah, maka dalam makalah ini penulis mengambil judul “Revitalisasi Perwakilan BPK: Strategi BPK Mendorong Penguatan Otonomi Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemikiran dan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang ingin dianalisis dalam tulisan ini adalah:

  1. Sejauh mana peran Perwakilan BPK saat ini dalam mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah dan otonomi?
  2. Seperti apa bentuk revitalisasi Perwakilan BPK yang akan mampu mendorong penguatan otonomi daerah di masa depan?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

  1. Untuk menganalisis peran BPK dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini.
  2. Untuk menganalisis upaya-upaya penajaman fungsi perwakilan BPK sebagai perwujudan revitalisasinya dalam upaya mendorong penguatan otonomi daerah.
  3. Untuk memenuhi sebagian tugas Ujian Akhir Semester IX mata kuliah Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara.

D. Sistematika Pembahasan

Secara ringkas, sistematika penulisan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum makalah, yaitu latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang dibutuhkan dalam makalah ini yaitu mengenai BPK dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, otonomi daerah, desentralisasi dan desentralisasi fiskal.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang peran BPK, dalam hal ini Perwakilan BPK, saat ini dan strategi revitalisasi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Perwakilan BPK untuk mendorong penguatan otonomi daerah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya. Dari simpulan tersebut kemudian dibuat saran yang dianggap perlu bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Pemeriksa Keuangan

1. Dasar Hukum BPK

Ditinjau dari sisi hukum, BPK sebagai Lembaga Negara RI mempunyai peran yang sangat kuat serta sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden serta Mahkamah Agung karena kedudukannya terjamin dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, sehingga menjamin kemandirian dan kebebasan BPK dalam geraknya. Berikut beberapa dasar hukum yang menjadi dasar peran, kewenangan, tugas serta tanggung jawab BPK.

  1. Undang-Undang Dasar 1945, dalam Bab VIII A Pasal 23E sampai 23G.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Perwakilan BPK

Perwakilan BPK memiliki dasar hukum yang kuat karena merupakan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, dimana pada Pasal 23G ayat (1) yang menyatakan “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”. Dengan demikian, perwakilan-perwakilan BPK yang berada di setiap ibukota provinsi memiliki kedudukan secara hukum yang sangat kuat serta merupakan representasi dari BPK secara keseluruhan. Pernyataan eksistensi Perwakilan BPK diperkuat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Saat ini terdapat 33 Perwakilan BPK di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Secara umum, kewenangan pemeriksaan Perwakilan BPK adalah sama seperti kewenangan BPK yaitu melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun dalam pelaksanaannya, Perwakilan BPK lebih berfokus pada pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian atas pengelolaan keuangan negara, baik yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Perwakilan BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksan dengan tujuan tertentu serta pemeriksaan keuangan atas BUMD.

B. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara adalah “keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban”. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah “kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 disebutkan bahwa pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan kewenangannya tersebut, BPK dapat melakukan tiga macam pemeriksaan, yaitu:

  1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
  2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
  3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

C. Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.  Sedangkan yang dimaksud sebagai daerah otonom dalam definisi tersebut adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada awalnya, otonomi daerah diselenggarakan untuk menterjemahkan gagasan desentralisasi sebagai kritik atas kuatnya sentralisasi yang diselenggarakan pada masa pemerintahan orde baru. Desentralisasi dipilih karena memiliki kelebihan dibanding sentralisasi negara yang melahirkan problem bernegara. Otonomi daerah menjadi kebijakan yang dibuat untuk bisa membangun tata kelola baru yang lebih baik dibanding masa sebelumnya. Otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip yang harus ada untuk bisa mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

  1. Adanya pemberian kewenangan dan hak kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
  2. Dalam menjalankan wewenang dan hak mengurus rumah tangganya, daerah tidak dapat menjalankan di luar  batas-batas wilayahnya
  3. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, pelayanan yang prima, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
  4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemampuan daerah dan dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat.
  5. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya.

  1. Bidang politik.

Otonomi daerah adalah sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

  1. Bidang ekonomi.

Otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah sekaligus terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi untuk masyarakat daerah

  1. Bidang sosial budaya.

Otonomi daerah digunakan untuk  menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespons dinamika kehidupan masyarakat.

2. Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsifitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin  adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi  penyediaan pelayanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut.

Dalam praktiknya, konsep desentralisasi di Indonesia memiliki 3 variasi yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Nota Keuangan dan RAPBN 2011). Sedangkan menurut Litvack dalam Mardiasmo (2009), konsep desentralisasi dibedakan dalam 3 jenis, yaitu 1) desentralisasi politik, 2) desentralisasi administrasi, dan 3) desentralisasi fiskal. Desentralisasi politik  merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi  rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara  itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan. Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi Fiskal

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain untuk (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (iii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (iv) tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian Transfer ke Daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; dan (v) dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Di samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/taxing power (Nota Keuangan dan RAPBN 2011).

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah (melalui kebijakan transfer ke daerah) dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, dalam bentuk Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pemberian diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Perwakilan BPK

Guna mengimbangi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan di bidang pemerintahan, pimpinan BPK telah memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan BPK di berbagai daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota setempat. Tujuan dari pendelegasian kewenangan tersebut adalah untuk memudahkan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dan mempercepat penyampaian LHP kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan agar menciptakan kerja sama yang baik antara pemeriksa BPK dengan penanggung jawab entitas di daerah atau wilayah setempat guna meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.

Bentuk pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Perwakilan BPK sesuai dengan peran BPK sebagaimana termaktub dalam dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, dimana disebutkan bahwa BPK dapat melakukan tiga macam pemeriksaan, yaitu 1) pemeriksaan keuangan, 2) pemeriksaan kinerja, dan 3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan keuangan, dalam hal ini adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), masih merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPK. Hal tersebut tidaklah aneh mengingat pemeriksaan atas LKPD merupakan sebuah pemeriksaan yang mandatory, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Sebagai gambaran, berikut dalam Tabel III.1 merupakan perkembangan opini yang diberikan oleh BPK dalam kurun waktu tahun 2006 – 2009. LKPD yang diperiksa dan diberikan opini oleh Perwakilan BPK adalah LKPD untuk entitas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel III.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2009

LKPP Opini Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %
Tahun 2006 3 1% 326 71% 28 6% 102 22% 459
Tahun 2007 4 1% 283 60% 59 13% 123 26% 469
Tahun 2008 12 3% 324 67% 31 6% 116 24% 483
Tahun 2009 14 4% 259 74% 30 9% 45 13% 348*

*) Jumlah opini yang telah diberikan sampai dengan Semester I 2010

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2010.

Selain melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPD sebagaimana tersebut diatas, Perwakilan BPK juga melakukan pemeriksaan lainnya, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2008 Perwakilan BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas proses administrasi pemekaran daerah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat serta penerimaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah tahun anggaran (TA) 2006 dan Semester I TA 2007 di semua provinsi dan 210 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan di tahun 2009, BPK kembali melakukan PDTT pengelolaan dana otonomi khusus. Di tahun 2010, sampai dengan semester I tahun 2010, Perwakilan BPK kembali melakukan PDTT pengelolaan dana otonomi khusus dan dana bagi hasil dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

B. Revitalisasi Perwakilan BPK

Kembali ke pemikiran awal, bahwa konsep otonomi daerah memang dimaksudkan agar kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan serta kemampuan daerah. Hal tersebut penting mengingat hanya dengan kebijakan yang aspiratif, tujuan berbangsa yang dicita-citakan dapat terwujud. Sehingga, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan, kepentingan daerah serta mempertimbangkan kemampuan daerah. Disisi lain, Perwakilan BPK sebagai representasi BPK di daerah memainkan peran penting sebagai pengawas eksternal bagi pemerintah daerah yang menjalankan otonomi. Perwakilan BPK menjadi pengawas dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan turut serta memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan benar, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan pada akhirnya menuju pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

Peran strategis Perwakilan BPK yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang menjadi landasan hukumnya, baik dalam aspek pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah maupun dalam aspek kelembagaan serta kedudukannya. Namun untuk kembali menciptakan momentum guna mendorong peran Perwakilan BPK dalam proses menguatkan otonomi daerah, perlu dilakukan langkah-langkah revitalisasi Perwakilan BPK. Berikut merupakan beberapa pendapat penulis mengenai upaya revitalisasi yang perlu dilakukan atas Perwakilan BPK untuk mendorong penguatan otonomi daerah.

1. Menajamkan Peran Perwakilan BPK dalam Menjalankan Fungsi “Pengawasan” dalam Manajemen Pemerintahan Daerah.

Apabila ditinjau dari sudut pandang manajemen pemerintahan daerah, peran pengawasan merupakan satu bagian dari keseluruhan manajemen pemerintahan yang terintegrasi. Peran manajemen pemerintahan yang terintegrasi selengkapnya meliputi aspek perencanaan, aspek pelaksanaan atau penata usahaan, aspek pertanggung jawaban, dan aspek pengawasan. Dengan demikian, peran pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPK merupakan suatu kesatuan yang saling terkait sebagai bagian dari prinsip-prinsip manajemen yang dijalankan oleh pemerintahan daerah. Keterkaitan ini, bukan berarti menjauhkan BPK dari konsep independensi kelembagaan BPK, sebagai syarat mutlak para pemeriksa sebagai auditor negara dalam melaksanakan amanat Undang-undang.

Peran BPK yang diharapkan adalah bagaimana fungsi manajemen pengawasan atas manajemen pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Perwakilan BPK, melalui pemeriksaan atau audit, menjadi bagian dari pencapaian tujuan (goal achievements) pemerintahan daerah secara keseluruhan, yaitu harmonisasi untuk menjadikan tertib administrasi keuangan untuk tercapainya tujuan program, dan kegiatan yang direncanakan sesuai yang diharapkan. Perwakilan BPK harus mempu mendorong pemerintah daerah secara terus-menerus melakukan perbaikan atas manajemen pemerintahannya, tidak hanya dari sisi pengelolaan keuangan saja, namun juga mencakup sisi-sisi lain pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh daerah. Pemberian masukan dan pendapat oleh Perwakilan BPK tidak hanya dilakukan melalui opini, kesimpulan maupun rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, namun lebih dari itu harus ada suatu mekanisme yang memberikan kewenangan untuk Perwakilan BPK memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan-kebijakan yang akan atau sedang dijalankan. Hal ini penting, mengingat tujuan utama dari konsep otonomi daerah adalah pencapaian kesejahteraan rakyat, sehingga Perwakilan BPK seharusnya dapat berperan maksimal dalam pencapaian tujuan otonomi tersebut.

Dengan keberhasilan dalam hal ini, maka akan terwujud pemerintahan daerah yang stabil, yang ditandai oleh adanya harmonisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang mencakup seluruh pemangku (stakeholders) penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta (kontraktor dan pengusaha), aparat instansi vertikal, dan masyarakat sebagai end’s user.

2. Menajamkan Peran Perwakilan BPK dalam Mengawasi Link and Match arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal melalui pemberian dana perimbangan kepada daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah, mengingat dengan pelimpahan wewenang yang disertai dengan pendanaannya kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang lebih tahu mengenai kondisi daerahnya dibandingkan pemerintah pusat, maka proses pembangunan di daerah akan lebih cepat dan tepat sasaran. Konsepsi ini diiringi dengan proses membentuk sebuah arah dan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas). Dengan musrenbangnas, maka seharusnya telah terbangun sebuah arah dan prioritas pembangunan yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan disertai pemisahan porsi mana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Terkait dengan hal ini, Perwakilan BPK sebagai pengawas eksternal pemerintah daerah seharusnya dapat memainkan perannya untuk memastikan bahwa arah dan prioritas pembangunan daerah telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Tidak samanya arah pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dapat menimbulkan efek yang sangat buruk yaitu ketertinggalan daerah tersebut dibandingkan daerah lainnya. Perwakilan BPK harus memastikan pula ketercapaian tujuan dari program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mengingat selain bersumber dari PAD, pembiayaan program dan kegiatan sebagian besar juga berasal dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah. Akhirnya, dengan satu arahnya arah dan prioritas pembangunan antara pusat dan daerah, maka kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita otonomi daerah akan dapat terwujud.

3. Menguatkan Peran Pengawasan Melalui Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pemeriksaan Kinerja di Daerah.

Sampai dengan saat ini porsi kegiatan pemeriksaan BPK masih lebih banyak untuk melakukan pemeriksaan keuangan seiring dengan dimulainya era pelaporan keuangan yang lebih transparan dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun demikian, perhatian publik secara luas mulai bergeser ke arah nyata dari peristiwa terkini baik tentang pencapaian kinerja pemerintah, usaha pemberantasan korupsi, perusakan alam, dan sebagainya. BPK sebagai sebuah lembaga pemeriksa yang independen menjadi tumpuan masyarakat luas sebagai sebuah lembaga yang dapat memberikan kontribusinya untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa konsep otonomi daerah memang dimaksudkan agar kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan serta kemampuan daerah. Filosofi tujuan otonomi daerah adalah semakin dekat dan baiknya pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakatnya, terlaksananya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya daerah, dan partisipasi publik dalam bentuk program dan kegiatan akan selalu tercermin dalam pengalokasian APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan, kepentingan daerah serta mempertimbangkan kemampuan daerah.

Selanjutnya, dalam rangka implementasi konsep otonomi daerah sebagaimana tersebut diatas, paket Undang-undang bidang Keuangan Negara juga telah menuntut adanya agenda reformasi kelembagaan pemerintah daerah. Agenda reformasi tersebut meliputi (1) tuntutan atas perencanaan yang terpadu dan terkoordinasi antara lain adanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); (2) upaya menuju anggaran kinerja melalui anggaran berbasis kinerja yang disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan; serta (3) tuntutan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan antara lain berupa kewajiban penyusunan Laporan Keuangan, kewajiban pemeriksaan, dan sekaligus adanya tuntutan publikasi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut.

Dalam implementasinya, selama hampir satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, sisi sukses seolah tertutup oleh keresahan dan kebingungan para penyelenggara pemerintahan daerah. Keresahan dan kebingungan tersebut merupakan kendala implementasi yang tercermin dari umur ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak lama, tumpang tindih dan atau bahkan saling meniadakan antar peraturan perundang-undangan, ketidak jelasan organisasi yang mendukung konsep otonomi daerah, serta belum optimalnya kemampuan SDM penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sulit untuk mengetahui kondisi dan fakta riil mengenai penurunan jumlah kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas serta kematian ibu melahirkan maupun peningkatan jumlah anak melek huruf, harapan hidup, dan pendapatan per kapita masyarakat dan berbagai indikator perkembangan daerah lainnya. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi bahwa saat ini pemerintah daerah masih fokus pada perbaikan pada sisi pertanggungjawaban, disamping masih mengalami euphoria terhadap kewenangan yang selama ini tidak dimilikinya.

Berdasarkan tiga pandangan mengenai 1) maksud penyelenggaraan otonomi, (2) agenda reformasi kelembagaan, dan (3) kendala implementasinya, dapat disimpulkan bahwa peran pemeriksaan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perwakilan BPK akan menjadi point vital dalam menilai perkembangan otonomi daerah. Dengan pemeriksaan kinerja, maka aspek value for money yang meliputi efektivitas, efisiensi dan ekonomi atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dinilai serta dilihat kesesuaiannya dengan arah tujuan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas. Dalam pelaksanaannya, pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga perlu dilaksanakan oleh para pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

4. Pemisahan Pelaksanaan Pemeriksaan atas LKPD dengan Pemeriksaan Atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Pemeriksaan atas LKPD yang dilakukan oleh Perwakilan BPK selama ini lebih cenderung pemeriksaan LKPD sebagai sebuah hasil akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran. Akibatnya, opini yang diberikan oleh Perwakilan BPK hanya dianggap sebagai “hasil” dari pemeriksaan, bukan sebagai hasil dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Anggapan tersebut diperparah dengan tidak jelasnya mekanisme punishment kepada daerah yang terus-menerus melakukan kesalahan pengelolaan yang sama.

Berdasarkan itulah penulis berpendapat bahwa Perwakilan BPK perlu untuk melakukan pemeriksaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang benar-benar terpisah dari pemeriksaan LKPD, baik dalam segi auditor yang melakukan pemeriksaan maupun waktu pemeriksaan. Pemeriksaan yang terpisah atas pendapatan, belanja dan pembiayaan ini secara teori dapat digolongkan sebagai pemeriksaan kinerja. Hal ini penting untuk melakukan pemeriksaan dari “proses” untuk memperoleh pendapatan, pelaksanaan belanja dan juga pembiayaan, sehingga dari pemeriksaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dinilai tingkat efisien dan efektifitas proses serta hasilnya.

Pelaksanaan pemeriksaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus ditujukan untuk melihat perspektif belanja, pendapatan dan pembiayaan, dari sejak perencanaan, pelaksanaan, serta orientasi hasil dari suatu entitas, program, maupun kegiatan. Bentuk yang paling sesuai dalam pemeriksaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah secara concurrent atau bersamaan, dilakukan dengan memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan, memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana dan pada akhirnya dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan. Pelaksanaan pemeriksaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang benar-benar terpisah dari pemeriksaan LKPD ini diharapkan akan mempu mendorong kinerja pemerintah daerah dengan dimulai dari perbaikan kinerja keuangannya sehingga nantinya berimbas pada kinerja sektor lainnya.

5. Meningkatkan Inisiatif Perwakilan BPK dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Sama halnya dengan pemeriksaan kinerja, PDTT juga cenderung bukan menjadi fokus karena fokus utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPK masih berfokus di seputar pemeriksaan keuangan. PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan.

Perwakilan BPK perlu meningkatkan inisiatif untuk melakukan PDTT ini terutama dalam hal pemeriksaan investigatif. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Pemeriksaan investigatif yang dilakukan berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut adalah pemeriksaan investigatif terkait dengan tindak pidana yang terjadi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang perbankan atau tindak pidana di pasar modal. Pemeriksaan investigatif dilakukan berdasarkan informasi awal baik yang bersumber dari hasil pemeriksaan internal BPK maupun dari informasi eksternal BPK, contohnya permintaan instansi yang berwenang atau pengaduan masyarakat. Pemeriksaan investigatif bersifat reaktif, yakni pemeriksaan yang dilakukan sesudah ditemukannya indikasi awal adanya penyimpangan.

Dalam pemeriksaan investigatif, pemeriksa harus melakukan penelusuran yang mengarah pada upaya menemukan fakta serta menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Penelusuran dapat berdasarkan adanya dugaan, pengaduan, kecurigaan, dan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisa untuk membuktikan kebenaran adanya penyimpangan. Pemeriksaan investigatif perlu menggali niat pelaku melakukan penyimpangan dan mampu membuktikan apakah penyimpangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan.

Pemikiran penulis tentang pentingnya inisiatif Perwakilan BPK untuk melakukan PDTT, terutama pemeriksaan investigatif, adalah didasari fakta banyaknya kepala daerah yang terkena kasus tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan dana APBD. Selain menyebabkan kerugian negara/daerah, perilaku koruptif para kepala daerah ini juga menodai cita-cita luhur otonomi daerah serta menghambat pencapaiannya. Mengingat Perwakilan BPK telah diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah melalui tiga jenis pemeriksaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka dalam hal Perwakilan BPK menemukan indikasi awal sekecil apapun, misalnya terkait dengan tindak pidana korupsi, maka sesegera mungkin Perwakilan BPK menyelenggarakan pemeriksaan investigatif, tanpa harus menunggu pihak eksternal melaporkan atau meminta BPK melakukan pemeriksaan atas indikasi tersebut.

Dengan inisiatif yang tinggi dari Perwakilan BPK, atau dengan kata lain: mau menjemput bola, maka selain merupakan upaya BPK dalam berperan serta memberantas korupsi, juga merupakan wujud nyata perannya dalam mendorong tumbuh kembangnya otonomi daerah yang menekankan unsur akuntabilitas dan transparansi di dalamnya.

6. Memperkuat Hubungan Kelembagaan dengan DPRD sebagai Salah Satu Unsur Pemerintahan Daerah yang juga Memerankan Fungsi Pengawasan, tanpa Melupakan Nilai Independensi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik pemeriksaan keuangan, kinerja maupun PDTT, yang dilakukan oleh Perwakilan BPK di daerah disampaikan kepada DPRD. Penyerahan hasil laporan pemeriksaan kepada DPRD ini mencerminkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Critical point dari penyerahan hasil pemeriksaan adalah karena BPK tidak berwenang untuk mengambil kebijakan dan tindakan langsung bagi perbaikan sistem keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah. Peran BPK hanyalah sebatas memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diberikannya.

Berdasarkan informasi-informasi yang tertuang dalam hasil pemeriksaan tersebut, DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah dapat melakukan upaya-upaya dan kebijakan yang terkait langsung dengan perbaikan sistem keuangan daerah. Apabila selama ini baru sebatas Memorandum of Understanding (MoU) antara Perwakilan BPK dan DPRD, maka kedepan perlu dibangun suatu mekanisme kerjasama yang jelas agar dapat menimbulkan peran aktif DPRD dalam fungsi pengawasan yang dilakukannya. Namun bentuk kerjasama ini tidak boleh melunturkan independensi sebagai nilai dasar yang dianut oleh BPK. Kerjasama tersebut dapat dilakukan secara terus menerus, dimana masukan-masukan informasi mengenai kelemahan-kelemahan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti oleh DPRD sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sehingga kedepan diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Otonomi daerah adalah kebijakan yang dibuat untuk dapat membangun tata kelola baru yang lebih baik dibanding masa sebelumnya dimana sistem kekuasaan yang sentralistik cenderung menghambat kemajuan daerah karena cenderung disertai intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar.
  2. Konsep desentralisasi di Indonesia dilaksanakan dalam tiga bentuk desentralisasi yaitu desentalisasi politik, administrasi dan fiskal.
  3. Desentralisasi fiskal diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah (melalui kebijakan transfer ke daerah) dalam rangka memenuhi asas desentralisasi dalam bentuk Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pemberian diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya.
  4. Perwakilan BPK adalah representasi BPK di daerah dan kedudukan Perwakilan BPK di setiap ibukota provinsi dimaksudkan untuk mengimbangi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan di bidang pemerintahan.
  5. Kepala Perwakilan BPK diberikan kewenangan oleh Ketua BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota setempat. Tujuan dari pendelegasian kewenangan tersebut adalah untuk memudahkan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dan mempercepat penyampaian LHP kepada DPRD dan Pemerintah Daerah.
  6. Sampai dengan saat ini, dari tiga jenis kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPK yaitu 1) pemeriksaan keuangan, 2) pemeriksaan kinerja, dan 3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), hanya pemeriksaan keuangan atas LKPD saja yang lebih menjadi fokus utama oleh Perwakilan BPK, mengingat sifat mandatory dari pemeriksaan tersebut.
  7. Perwakilan BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong penguatan pelaksanaan otonomi daerah, namun untuk mempertajam peran tersebut diperlukan upaya-upaya revitalisasi Perwakilan BPK agar sumbangsihnya atas penguatan otonomi daerah semakin maksimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

  1. Melihat strategisnya peran Perwakilan BPK dalam otonomi daerah, maka untuk semakin memaksimalkan peran tersebut diperlukan tersebut, diperlukan langkah-langkah revitalisasi Perwakilan BPK. Beberapa upaya yang penulis tawarkan antara lain:
  2. Menajamkan peran Perwakilan BPK dalam menjalankan fungsi “pengawasan” dalam manajemen pemerintahan daerah.
  3. Menajamkan peran Perwakilan BPK dalam mengawasi link and match arah kebijakan pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah.
  4. Menguatkan peran pengawasan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksaan kinerja di daerah.
  5. Pemisahan pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD dengan pemeriksaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
  6. Meningkatkan inisiatif Perwakilan BPK dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  7. Memperkuat hubungan kelembagaan dengan DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah yang juga memerankan fungsi pengawasan, tanpa melupakan nilai independensi.
    1. Untuk dapat berhasil melakukan upaya-upaya revitalisasi tersebut diatas, perlu bagi Perwakilan BPK untuk melakukan penataan kembali secara organisasi, termasuk memperkuat basis Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan, mengingat untuk dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam penguatan otonomi daerah, diperlukan upaya-upaya extra yang memerlukan tambahan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas.

Referensi


 

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

————, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

 

————, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

————, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

———–, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

————, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

 

————, Nota Keuangan dan RAPBN 2011.

 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

————, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/K/I-VIII.3/8/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

————, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-III.2/5/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.

————, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/K/I-XIII.2/6/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.

————, Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2006 – 2010.

 

————, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010.

 

————, Majalah Pemeriksan No.112  Edisi April – Juni.

 

————, Sambutan Anggota VI BPK RI Dalam Acara Lokakarya Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia Berbasis Hasil Local Governance Support Program (LGSP) di Surabaya, Jawa Timur, 3 September 2008.

Depertemen Dalam Negeri, Naskah Akademis (Penjelasan Umum) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah 2008.

 

Mardiasmo, 2009, Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005 – 2008 dalam Buku Era Baru Kebijakan Fiskal, Jakarta: Penerbit KOMPAS.Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit ANDI

 

Zainie, Abdullah. H. SH., Sambutan Wakil Ketua BPK – RI Pada Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK di Bali, 11 Desember 2006.

 

http://bpk.go.id/web/?page_id=4124, diakses 6 Desember 2010.

http://criskuntadi.blogspot.com/2008/11/peranan-bpk-ri-dalam-audit-sektor.html, diakses 6 Desember 2010.

http://matanews.com/2009/10/15/bpk-otonomi-bertujuan-sejahterakan-rakyat/, diakses 6 Desember 2010.

http://nico-andrianto.blogspot.com/, diakses 6 Desember 2010.

http://pekikdaerah.wordpress.com/category/bpk/, diakses 6 Desember 2010.

http://semarang.bpk.go.id/?p=292, diakses 6 Desember 2010.

http://transparansi.or.id/about/otonomi-daerah/prinsip-otonomi-daerah.html, diakses 6 Desember 2010.

2 Comments »

  1. menurut anda kenapa kewenangan BPK terbatas terhadap pemeriksaan APBD?

    Comment by agus warsitah — February 29, 2012 @ 8:54 am

    • yang anda maksudkan dengan “terbatas terhadap pemeriksaan APBD bagaimana?”

      Comment by sadhrina — March 28, 2012 @ 2:32 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: