Sadhrina's Blog

November 1, 2010

Life Cycle Asset Management: Penerapan Life Cycle Cost Analysis untuk Mencapai Efisiensi Maksimal dalam Pengelolaan Aset (Pendahuluan)

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — sadhrina @ 10:31 am

Pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah membawa konsekuensi terdapatnya suatu pembentukan modal oleh Pemerintah untuk kepentingan tersebut. Melalui pos belanja pada APBN, Pemerintah setiap tahunnya melakukan belanja modal dalam rangka menunjang pelayanan publik tersebut maupun sebagai wujud pelayanan itu sendiri sehingga menambah jumlah aset dalam neraca Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Selain pengadaan melalui belanja modal, terdapat pos belanja pemeliharaan atas aset Pemerintah tersebut yang setiap tahun juga membebani APBN. Sebagai gambaran, pada tahun 2009 belanja modal Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp75,87 Triliun atau mencapai 11,67 persen dari total belanja Pemerintah Pusat pada tahun tersebut. Dengan demikian, terlihat betapa besarnya dana yang harus dialokasikan dan dibelanjakan oleh Pemerintah untuk melakukan belanja modal dalam rangka pelayanan publik.

Mengingat pentingnya manajemen aset Pemerintah serta besarnya pengeluaran negara yang terkait dengan manajemen aset tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan aset/barang milik negara secara profesional, efektif, dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapannya, dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tujuan tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya diikuti dengan ketentuan teknisnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Esensi utama dari kedua peraturan tentang pengelolaan barang milik negara diatas adalah terpenuhinya asas efisiensi dimana pengelolaan barang milik negara diarahkan agar barang milik negara digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Dalam hal pemenuhan kebutuhan barang, barang yang diminta dan digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta akan menjadi semakin efisien karena seluruh komponen biaya dimasukkan sebagai unsur biaya layanan.

Efisiensi dalam pengelolaan aset/barang milik negara adalah mutlak dilakukan karena terbatasnya resources Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pengadaan barang yang diperlukan harus benar-benar terbatas pada yang diperlukan saja dengan maksud untuk menghindari pemborosan. Pertimbangan lainnya, tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan operasi maupun pemeliharaan bila dikeluarkan untuk barang yang tidak terpakai akan sangat bertolak belakang dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana telah disebutkan diatas.

Untuk dapat mencapai esensi efisiensi pengelolaan barang milik negara sebagaimana uraian diatas, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara disebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara membentuk suatu siklus logistik yang selengkapnya terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Apabila tahapan-tahapan serta ketentuan dalam siklus tersebut diikuti maka bukan tidak mungkin esensi yang ingin dicapai dari konsep pengelolaan aset dapat tercapai.

Apabila di Indonesia menerapkan siklus logistik sebagaimana tersebut diatas, maka di Australia telah berkembang suatu konsep siklus hidup aset yang bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimal dari suatu aset melalui penerapan Analisis Biaya Siklus Hidup/Life Cycle Cost Analysis (LCCA). LCCA adalah sebuah metode yang diterapkan oleh bisnis atau badan pemerintah dalam pengelolaan aset (based assets), lebih khusus lagi berkaitan dengan aset jangka panjang. Sebagai contoh, LCCA digunakan untuk membantu dalam berbagai situasi dimana keputusan harus dibuat, seperti dalam akuisisi salah satu dari sejumlah aset, atau dalam pemeliharaan atas portofolio aset yang ada. LCCA terutama berkaitan dengan biaya kepemilikan atas aset sehingga dapat menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk analisis dan alokasi dari semua biaya terkait yang akan terjadi.

LCCA dalam manajemen aset pemerintah cocok untuk diterapkan di Indonesia karena konsep dasarnya sejalan dengan tujuan dari pengelolaan aset berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan adanya pengelolaan barang milik negara yang dapat mewujudkan dan menunjang kegiatan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance pemerintah.

1 Comment »

  1. ekselen sekali sang lejen ini.. hehehee..

    Comment by m.ngafifi — November 2, 2010 @ 4:57 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: