Sadhrina's Blog

July 19, 2011

Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap opini BPK

Filed under: Uncategorized — sadhrina @ 8:33 am

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Negara oleh para pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membawa suatu konsekuensi logis berupa pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Sebagai contoh, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 diwajibkan menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peran BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana contoh diatas mencerminkan pelaksanaan asas “pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri” dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa bentuk pemeriksaan tersebut meliputi (1) pemeriksaan keuangan, (2) pemeriksaan kinerja, dan (3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilakukan oleh BPK tersebut dilaksanakan berdasarkan pada standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Salah satu bentuk pemeriksaan sebagaimana disebutkan diatas adalah pemeriksaan keuangan. Dalam SPKN, pemeriksaan keuangan didefinisikan sebagai “pemeriksaan atas laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif disamping prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan berdasarkan SPKN diatur dalam Standar Umum (PSP 01), Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (PSP 02) dan Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 03).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pemeriksaan yang dilakukan, sehingga menurut SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan meliputi tiga laporan, yaitu: (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, (2) laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan (3) laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut serta rasa tertarik untuk mengetahui pengaruh/hubungan antara Pemeriksaan SPI dan kepatuhan dengan pemeriksaan laporan keuangan yang menghasilkan opini, maka dalam tulisan ini penulis mengambil judul “Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap opini BPK”.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemikiran dan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang ingin dianalisis dalam tulisan ini adalah:

  1. Apakah terdapat pengaruh dari hasil pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK sebagai hasil pemeriksaan laporan keuangan?
  2. Dalam hal apa saja hasil dari pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi opini BPK sebagai hasil pemeriksaan laporan keuangan?
  3. C.    Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

  1. Untuk menganalisis adakah pengaruh antara hasil pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan opini BPK.
  2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengaruh hasil pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK
  3. Untuk memenuhi sebagian tugas Ujian Tengah Semester IX mata kuliah Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara.
  4. D.    Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan hanya atas identifikasi serta bentuk-bentuk pengaruh dari hasil pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap opini BPK sebagai hasil pemeriksaan laporan keuangan dengan menampilkan beberapa contoh yang diambil dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2008.

BAB II

LANDASAN TEORI

 A.    Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara adalah “keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban”. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah “kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 disebutkan bahwa pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan kewenangannya tersebut, BPK dapat melakukan tiga macam pemeriksaan, yaitu:

  1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
  2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
  3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
  1. B.     Pemeriksaan Keuangan

Definisi sederhana dari pemeriksaan keuangan adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu definisi menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004. Definisi lainnya dapat ditemukan dari SPKN sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, yaitu “pemeriksaan atas laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif disamping prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Dalam penjelasan atas Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, dalam penetapan opini, pemeriksa mempertimbangkan SPKN, tingkat  kesesuaian, dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, tanggapan entitas atas hasil pemeriksaan, dan surat representasi. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

C.    Pemeriksaan SPI

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Dalam SPKN, istilah yang dipakai dalam pemeriksaan SPI adalah pengujian SPI, yaitu kegiatan pengujian terhadap sistem pengendalian intern yang meliputi pengujian terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern. Pengujian SPI ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pemahaman atas SPI yang dilakukan oleh auditor pada tahap perencanaan pemeriksaan. Pemahaman SPI dalam perencanaan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (misstatment and fraud).

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (Keputusan Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-XII.2/5/2008) dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah SPI telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara itu, pengujian implementasi SPI dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terperiksa. Selanjutnya, pengujian SPI merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya yang akan dilakukan oleh auditor. Selain berfungsi sebagai salah satu kriteria dalam penetapan opini, hasil pengujian atas SPI harus dituangkan dalam sebuah LHP SPI dalam hal jika dan hanya jika ditemukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern selama pelaksanaan pemeriksaan.

D.    Pemeriksaan Kepatuhan

Dalam SPKN dinyatakan bahwa pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan, SPKN mensyaratkan bahwa dalam LHP atas laporan keuangan harus diungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Selain sebagai pertimbangan dalam penetapan opini sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengujian atas kepatuhan harus dimuat dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam hal pemeriksa menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan keuangan. Laporan atas kepatuhan mengungkapkan: (1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana, dan (2) ketidakpatutan yang signifikan. Sama halnya seperti LHP SPI, LHP atas kepatuhan diterbitkan jika dan hanya jika ditemukan ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan.

BAB III

PEMBAHASAN

 A.    Hubungan Pemeriksaan SPI dengan Opini BPK

            Dalam pemeriksaan keuangan, pengujian/pemeriksaan SPI yang dilakukan oleh pemeriksa merupakan salah satu hal yang pokok dan fundamental. Hal tersebut terkait erat dengan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa, yaitu menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: (1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya; (2) keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal, dan pengungkapan data/informasi secara wajar. Hal tersebut diawali oleh pemeriksa dengan pemahaman atas SPI entitas yang diperiksa pada tahap perencanaan sampai dengan pelaporan SPI sebagai bagian dari pelaporan hasil pemeriksaan. Secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BPK terkait dengan SPI dalam pemeriksaan keuangan adalah sebagai berikut:

1.      Pemahaman yang memadai atas SPI.

Pemahaman SPI entitas dilakukan oleh pemeriksa dalam tahap perencanaan pemeriksaan. Pemahaman yang memadai atas SPI diperlukan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Selain itu, pemahaman ini dimaksudkan untuk mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien, serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (misstatment and fraud).

2.      Pengujian SPI

Pengujian SPI dilaksanakan oleh pemeriksa dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan. Dalam pengujian SPI ini, pemeriksa melakukan pengujian dalam dua hal yaitu (1) pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI, dan (2) pengujian implementasi sistem pengendalian intern. Dua hal tersebut penting untuk menentukan apakah desain SPI entitas telah dibuat secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan serta penerapannya dalam pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh entitas. Selanjutnya, hasil pengujian SPI ini menjadi dasar untuk menentukan strategi pengujian substantif laporan keuangan entitas, apakah mendalam atau terbatas. Selain itu, hasil pengujian SPI juga menjadi dasar untuk menentukan asersi-asersi dari laporan keuangan entitas seperti: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, dan (5) penyajian dan pengungkapan.

3.      Pelaporan SPI

Pelaporan SPI merupakan kegiatan yang optional, maksudnya diterbitkannya LHP SPI hanya jika ditemukannya kelemahan-kelemahan pengendalian intern oleh pemeriksa selama pemeriksaan. Dalam hal ditemukannya kelemahan pengendalian intern, pemeriksa harus memahami sifat temuan tersebut dan mengungkapnya melalui cara-cara berikut:

  1. Apabila temuan pengendalian intern tersebut secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat temuan tersebut dalam LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini.
  2. Pengungkapan semua temuan pengendalian intern secara terinci dilaporkan dalam Laporan atas Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam hal temuan kelemahan pelaksanaan SPI, baik SPI yang mempengaruhi informasi keuangan maupun SPI yang berkaitan dengan pengamanan atas kekayaan entitas, yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka pemeriksa akan memasukkannya sebagai salah satu aspek/kriteria sebagai dasar penentuan opini. Kelemahan SPI yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan tersebut harus diuraikan dalam LHP atas laporan keuangan beserta alasan lainnya yang mempengaruhi opini sebelum opini disampaikan sehingga jelas sejauh mana kelemahan SPI tersebut menjadi dasar penentuan opini, hal ini berlaku dalam hal opini yang disampaikan adalah wajar dengan pengecualian/tidak menyatakan pendapat/tidak wajar.

Sedangkan dalam LHP SPI, pemeriksa mengungkapkan seluruh kelemahan dalam SPI entitas yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”, termasuk kelemahan-kelemahan SPI yang masuk sebagai pertimbangan opini sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berikut beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan nomor 3 SPKN:

  1. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak.
  2. Tidak ada review dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem.
  3. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva.
  4. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktiva.
  5. Kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan.
  6. dst.

Dalam mengungkapkan temuan-temuan kelemahan tersebut dalam LHP SPI, pemeriksa harus mengungkapkan secara lengkap unsur-unsur temuan yang terdiri atas (1) kondisi, (2) kriteria, (3) akibat dan (4) sebab secara jelas sehingga nantinya membantu manajemen untuk melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut. Penjelasan masing-masing unsur adalah sebagai berikut.

  1. Kondisi, memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa di lapangan.
  2. Kriteria, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.
  3. Akibat, memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari  perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria).
  4. Sebab, memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria.

Namun demikian, sebelum pemeriksa menuangkan hasil pengujian SPI sebagaimana uraian diatas, pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan kelemahan SPI tersebut bersama dengan ikhtisar koreksi dalam bentuk Konsep Temuan Pemeriksaan untuk dibahas serta diberikan tanggapan oleh entitas terperiksa. Konsep Temuan Pemeriksaan selengkapnya terdiri atas (1) ketidakefektivan sistem pengendalian intern, (2) kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan (4) ikhtisar koreksi.  Dalam hal entitas terperiksa menolak ikhtisar koreksi, maka  kelemahan SPI yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan akan mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan.

Selanjutnya, terhadap seluruh temuan kelemahan SPI akan dimasukkan ke dalam LHP SPI disertai dengan tanggapan dari entitas. Tanggapan dimaksud merupakan tanggapan entitas atas Konsep Temuan Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas. Sedangkan untuk temuan kelemahan SPI yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan namun entitas menolak untuk mengkoreksi, maupun dalam hal entitas bersedia melakukan koreksi namun BPK tetap tidak dapat meyakini kewajaran akun yang bersangkutan atau keseluruhan laporan keuangan berdasarkan koreksi itu, maka temuan ini masuk ke dalam LHP laporan keuangan sebagai dasar alasan pemberian opini.

B.     Hubungan Pemeriksaan Kepatuhan dengan Opini BPK

Salah satu standar pelaksanaan pekerjaan lapangan tambahan dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 2 dalam SPKN adalah mewajibkan pemeriksa untuk merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Yang perlu digarisbawahi dalam pengujian kepatuhan ini adalah tujuannya bagi pemeriksa yaitu untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan, dengan demikian jelas bahwa pengujian kepatuhan mempunyai pengaruh terhadap opini dalam hal apabila terjadi ketidakpatuhan yang bersifat material dan berpengaruh langsung terhadap kewajaran laporan keuangan. Namun demikian, tujuan utama pengujian kepatuhan bukanlah untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal berikut merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pengujian kepatuhan, yaitu antara lain:

  1. Merancang pemeriksaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan.
  2. Merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi kesalahan/ kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material.
  3. Waspada terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah dilakukannya tindakan-tindakan pengujian atas kepatuhan sebagaiman tersebut diatas, maka dalam hal ditemukannya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh entitas, maka pemeriksa harus terlebih dahulu memahami sifat temuan yang perlu dilaporkan dan mengungkapkannya melalui cara-cara berikut:

  1. Apabila ketidakpatuhan tersebut secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat ketidakpatuhan tersebut dalam LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini.
  2. Pengungkapan semua temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan selama pemeriksaan secara terinci dilaporkan dalam Laporan atas Kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Berikut merupakan ilustrasi singkat dari uraian mengenai pengungkapan dan pelaporan atas pengujian kepatuhan dalam hal ditemukannya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam hal temuan ketidakpatuhan yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka pemeriksa akan memasukkannya sebagai salah satu alasan dalam penentuan opini. Ketidakpatuhan yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tersebut harus diuraikan dalam LHP atas laporan keuangan beserta alasan lainnya yang mempengaruhi opini sebelum opini disampaikan sehingga jelas sejauh mana ketidakpatuhan tersebut menjadi dasar penentuan opini, hal ini berlaku dalam hal opini yang disampaikan adalah wajar dengan pengecualian/tidak menyatakan pendapat/tidak wajar. Dalam hal temuan ketidakpatuhan mempengaruhi laporan keuangan namun tidak material sehingga tidak mempengaruhi opini, maka pemeriksa harus memasukkannya ke dalam LHP kepatuhan dengan menyatakan dalam LHP atas laporan keuangan bahwa pemeriksa telah menerbitkan LHP kepatuhan karena pemeriksa telah menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam LHP kepatuhan, pemeriksa mengungkapkan keseluruhan (1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana, dan (2) ketidakpatutan yang signifikan, termasuk temuan-temuan ketidakpatuhan yang masuk sebagai pertimbangan opini sebagaimana diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, pemeriksa harus membuat suatu paragraf pada LHP atas laporan keuangan yang merujuk pada LHP kepatuhan tersebut.

Sama halnya seperti pelaporan pengujian SPI yang diuraikan pada bagian sebelumnya,  terhadap temuan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, sebelum dituangkan ke dalam LHP kepatuhan sebagaimana uraian diatas, pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan temuan-temuan tersebut bersama dengan ikhtisar koreksi dalam bentuk Konsep Temuan Pemeriksaan untuk dibahas serta diberikan tanggapan oleh entitas terperiksa. Dalam hal entitas terperiksa menolak ikhtisar koreksi, maka untuk ketidakpatuhan yang secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan akan mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan.

Terhadap seluruh temuan ketidakpatuhan sebagai hasil pengujian kepatuhan yang telah dilakukan, BPK akan memasukkannya ke dalam LHP kepatuhan disertai dengan tanggapan dari entitas. Tanggapan dimaksud merupakan tanggapan yang diberikan oleh entitas atas Konsep Temuan Pemeriksaan. Sedangkan untuk temuan ketidakpatuhan yang secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan namun entitas menolak untuk mengkoreksi, maupun dalam hal entitas bersedia melakukan koreksi namun BPK tetap tidak dapat meyakini kewajaran akun yang bersangkutan atau keseluruhan laporan keuangan berdasarkan koreksi itu, maka seperti halnya treatment untuk SPI, temuan ini masuk ke dalam LHP laporan keuangan sebagai dasar alasan pemberian opini.

C.    LHP Laporan Keuangan, LHP SPI dan LHP Kepatuhan atas LKPP 2008

      Terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008, BPK menerbitkan empat laporan yaitu antara lain: (1) LHP Laporan Keuangan, (2) LHP SPI, (3) LHP Kepatuhan dan (4) Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal. Sesuai dengan pembatasan masalah, penulis hanya akan membahas hubungan antara LHP SPI dan LHP Kepatuhan dengan opini BPK dalam LHP Laporan Keuangan saja.

1.      Hubungan LHP SPI dengan opini BPK atas LKPP 2008.

Dalam pemeriksaan keuangan atas LKPP 2008, BPK menemukan sejumlah masalah tertentu berkaitan dengan SPI dan operasinya dan secara umum masalah-masalah tersebut memenuhi kriteria sebagai “kondisi yang dilaporkan” sehingga BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern atas LKPP 2008. Dalam LHP atas laporan keuangan pun telah disebutkan bahwa BPK menerbitkan laporan ini. Total terdapat 20 temuan terkait kelemahan pengendalian intern, baik pengendalian intern yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah maupun pengendalian intern terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilaporkan dalam LHP SPI atas LKPP 2008 tersebut. Keseluruhan temuan tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemerintah selaku entitas yang diperiksa serta telah disertai dengan rekomendasi dari BPK.

Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPP tahun 2008 adalah disclaimer atau BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP tahun 2008. BPK menyebutkan salah satu alasan disclaimer tersebut adalah karena adanya kelemahan pengendalian intern, selain alasan-alasan lannya yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan. Namun demikian dari total 20 temuan yang disampaikan oleh BPK, tidak kesemuanya masuk dalam uraian singkat sebagai alasan pemberian opini. Berikut merupakan temuan kelemahan SPI yang menjadi alasan opini disclaimer yang diberikan BPK atas LKPP 2008.

  1. Penerimaan perpajakan yang disajikan dalam LKPP berdasarkan SAU belum seluruhnya dapat direkonsiliasi dengan data penerimaan menurut SAI.

Hasil rekonsiliasi antara data penerimaan menurut SAI dan SAU menunjukkan adanya perbedaan data penerimaan yang dihasilkan oleh kedua sistem tersebut, yaitu terdapat 64.313 transaksi senilai Rp 2,99 triliun yang tercatat di SAI tetapi tidak tercatat di SAU dan 101.423 transaksi senilai Rp3,43 triliun yang tercatat di SAU tetapi tidak tercatat di SAI.

2 Pencatatan atas penarikan pinjaman luar negeri di LKPP tidak berdasarkan dokumen sumber yang valid dan mutakhir

Terdapat adanya penarikan pinjaman antara data DJPB dengan DJPU yang tidak terekonsiliasi sebesar Rp27,88 triliun.

  1. Inventarisasi dan penilaian kembalai aset tetap pada 12.053 dari 22.307 satker belum selesai dan hasil penilaian kembali pada 8.200 satker senilai Rp77,32 triliun belum dibukukan.
  2. Nilai aset eks BPPN yang tercatat dalam LKPP tahun 2008 sebesar Rp12,42 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
  3. Pemerintah belum menetapkan kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi untuk aset KKKS yang menjadi milik negara.

Aset KKKS merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam (migas) yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS (tidak termasuk persediaan dan tanah). Berdasarkan data BPMIGAS aset tersebut bernilai Rp303,39 triliun. Terhadap aset KKKS ini Pemerintah belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali. Pemerintah juga belum memiliki kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran atas aset KKKS.

3. Perbedaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara saldo buku dengan fisik kas yang terjadi sejak tahun 2004 sebesar Rp5,42 triliun belum ditelusuri oleh Pemerintah.

Dari temuan-temuan kelemahan SPI yang menjadi dasar opini diatas, terlihat bahwa temuan-temuan tersebut adalah temuan yang material dan berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan.

2.      Hubungan LHP kepatuhan dengan opini BPK atas LKPP 2008.

Dalam pemeriksaan keuangan atas LKPP 2008, berdasarkan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemungkinan adanya kecurangan dan ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan, BPK menemukan adanya 6 (enam) permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menerbitkan LHP Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPP 2008. Sesuai dengan ketentuan, dalam LHP laporan keuangan pun telah disebutkan bahwa BPK menerbitkan laporan ini.

Terkait dengan opini yang diberikan oleh BPK atas LKPP tahun 2008,  tidak keseluruhan temuan ketidakpatuhan menjadi alasan opini. Ketidakpatuhan menyumbangkan satu permasalahan sebagai alasan disclaimer yaitu pembayaran PBB Migas atas KKKS yang belum berproduksi sebesar Rp5,33 Triliun yang dibebankan pada rekening 600.000411 dan 508.000084 tidak tepat sehingga menyebabkan terdapat beban Pemerintah atas PBB migas dan panas bumi yang tidak dilaporkan dalam LRA. Permasalahan ini merupakan ketidakpatuhan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Ketidakpatuhan ini jelas secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan karena ada nilai sebesar Rp5,33 Triliun yang tidak dilaporkan dalam LRA. Sedangkan 5 (lima) ketidakpatuhan lainnya yang tidak dijadikan dasar alasan untuk menyatakan opini mungkin menurut penilaian BPK tidak secara material berpengaruh terhadap kewajaran atau bahkan tidak berpengaruh terhadap kewajaran LKPP 2008.

BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan adalah bersifat wajib menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Penyusunan LHP SPI dan LHP kepatuhan wajib dilakukan dalam hal BPK menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan.
  2. Terdapat pengaruh dari hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap opini yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan, dalam hal:
  3. BPK menemukan adanya temuan kelemahan pengendalian intern yang secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada entitas terperiksa bersama ikhtisar koreksi, namun entitas menolak untuk melakukan koreksi maupun dalam hal entitas bersedia melakukan koreksi namun BPK tetap tidak dapat meyakini kewajaran akun yang bersangkutan atau keseluruhan laporan keuangan berdasarkan koreksi tersebut. Temuan ini selanjutnya menjadi alasan dari opini yang diterbitkan.
  4. BPK menemukan adanya temuan ketidakpatuhan yang secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada entitas terperiksa bersama ikhtisar koreksi, namun entitas menolak untuk melakukan koreksi maupun dalam hal entitas bersedia melakukan koreksi namun BPK tetap tidak dapat meyakini kewajaran akun yang bersangkutan atau keseluruhan laporan keuangan berdasarkan koreksi tersebut. Temuan ini selanjutnya menjadi alasan dari opini yang diterbitkan.
    1. Hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini dalam hal:
    2. BPK tidak menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan.
      1.  BPK menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan, namun temuan tersebut tidak secara material berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan.
      2. BPK menemukan adanya temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan yang secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan namun entitas bersedia melakukan koreksi, sehingga BPK dapat meyakini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.


About these ads

2 Comments »

  1. aslmualaikum..
    Mau tanya,skripsi ini dari universitas mana ya?
    Soalnya saya memakain skripsi ini sbgai rfrensi dri skripsi yg saya buat.
    Kejelasan data sngat saya btuhkan.
    Terimakasih

    Comment by gita — April 30, 2012 @ 1:48 am

    • Waalaikumsalam

      Bu Gita, paper tersebut merupakan paper yg saya susun dulu sewaktu D4 di STAN…

      Comment by sadhrina — April 30, 2012 @ 5:10 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: