Sadhrina's Blog

January 2, 2011

Upaya Meningkatkan Likuiditas Perdagangan Efek Bersifat Utang di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: Perdagangan Obligasi)

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , — sadhrina @ 2:03 pm

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang (obligasi) maupun modal sendiri (saham) yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan. Dalam perjalannyanya, pasar modal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi di berbagai negara, karena pasar modal memainkan dua fungsi utama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sementara dalam melaksanakan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan dana, dan pihak yang memiliki kelebihan dana dapat ikut terlibat dalam kepemilikan perusahaan tanpa harus menyediakan aktiva riil yang diperlukan untuk melakukan investasi.

Kehadiran pasar modal sangat penting bagi perusahaan dan investor. Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat menghimpun dana melalui pasar modal dengan menjual sahamnya kepada publik atau menerbitkan surat hutang (obligasi), sedangkan investor sebagai pihak yang memiliki dana dapat mempergunakan pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi guna memperoleh keuntungan. Perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal dapat memberikan imbal hasil berupa deviden atau dapat memberikan bunga berupa coupon apabila menerbitkan obligasi.

Selain bermanfaat bagi perusahaan, pasar modal juga akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana yang berkeinginan menginvestasikan dana tersebut ke instrumen investasi yang telah ada pada saat ini. Para pihak yang memiliki kelebihan dana tersebut atau seringkali disebut dengan investor, dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk menyalurkan dana yang menganggur, sehingga diperoleh tambahan penghasilan berupa perolehan investasi, dalam bentuk peningkatan nilai modal (capital gain) dan laba hasil usaha yang dibagikan (dividend) untuk investasi di pasar saham dan bunga (coupon) untuk investasi di pasar obligasi.

Salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia adalah obligasi. Selain obligasi, instrumen lainnya yang juga diperdagangkan antara lain saham, warrant, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Obligasi termasuk dalam kelompok efek bersifat utang (debt securities) yaitu  efek dimana penerbitnya (issuer) mengeluarkan atau menjual surat utang, dengan kewajiban menebus kembali pada waktu yang telah ditentukan, berdasarkan kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan (Darmaji dan Fahkruddin, 2006). Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal (nilai pari/par value) dan waktu jatuh tempo tertentu.

Permasalahan yang dihadapi oleh pasar obligasi Indonesia saat adalah masih dangkalnya (shallow) pasar yang menyebabkan rendahnya likuiditas, terutama yang dialami obligasi korporasi, serta jarangnya transaksi. Terkait dengan rendahnya likuditas, hal tersebut sangat bertentangan dengan keinginan investor, sebagaimana diungkapkan oleh Handa dan Schwartz (1996) yang menyatakan: “Investors want three things from the market: liquidity, liquidity, and liquidity”. Selain itu, tingginya likuiditas suatu pasar merupakan salah satu barometer penentu para pemodal untuk melakukan investasi. Pasar yang likuid akan menarik karena dengan mudah pemodal dapat menjual dan membeli obligasi sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan portofolio pemodal. Akan tetapi sebaliknya bila tidak tercipta likuiditas dalam suatu pasar maka pemodal akan mengalami kesulitan dalam melepas efek yang dimilikinya.

Selain untuk kepentingan pemodal, terdapat beberapa pendapat mengenai pentingnya likuiditas pasar obligasi, seperti yang diungkapkan oleh Yuan dalam Krisnilawati (2007) yang menyatakan bahwa likuiditas obligasi sangat penting dalam mempengaruhi harga obligasi. Likuiditas obligasi yang tinggi akan menyebabkan obligasi lebih menarik karena tersedianya pembeli dan penjual yang lebih banyak sehingga pihak yang memiliki obligasi dapat menjual obligasinya kapan saja. Selain itu, Hotchkiss dan Ronen dalam Krisnilawati (2007) juga menyatakan hal yang sama bahwa kualitas pasar yang terkait likuiditas akan menyebabkan adanya bid dan ask obligasi dengan kata lain terdapat penjual dan pembeli. Secara empiris hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Elton dan Green dalam Utomo (2007) yang menyimpulkan bahwa likuiditas akan meningkatkan harga obligasi (premium).

Berdasarkan uraian diatas serta mengingat pentingnya likuiditas pasar obligasi Indonesia, maka penulis ingin menguraikan hal-hal terkait dengan upaya-upaya untuk mendorong likuiditas pasar obligasi Indonesia termasuk kendala-kendalanya dalam sebuah makalah yang berjudul ”Upaya Meningkatkan Likuiditas Perdagangan Efek Bersifat Utang di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: Perdagangan Obligasi)”, dengan harapan makalah ini nantinya dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan likuiditas perdagangan obligasi dalam pasar modal Indonesia.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam makalah ini, penulis membatasi penulisan mengenai pentingnya likuiditas pasar obligasi, permasalahan-permasalahan serta rekomendasi untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi Indonesia. Obligasi yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah seluruh obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, baik obligasi korporasi maupun obligasi Pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemikiran dalam latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam makalah ini adalah:

  1. Bagaimana kondisi pasar obligasi Indonesia saat ini?
  2. Kendala-kendala apa yang menyebabkan rendahnya likuiditas pasar obligasi Indonesia?
  3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk dapat meningkatkan likuiditas pasar obligasi Indonesia?

D. Tujuan Penulisan

Adapun penyusunan makalah ini secara umum diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

  1. Untuk menambah wawasan di bidang pasar modal pada umumnya serta terkait perdagangan obligasi pada umumnya.
  2. Untuk memperdalam pemahaman mengenai likuiditas pasar obligasi Indonesia.
  3. Untuk memberikan pemahaman mengenai kendala-kendala serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              E. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah tinjauan kepustakaan yang dilakukan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pengkajian dari literatur yang relevan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan likuiditas pasar obligasi, guna memperoleh pemahaman mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam penulisan makalah ini, terlebih dahulu penulis menguraikan secara singkat isi materi pokok yang dibahas dalam setiap bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum makalah, yaitu latar belakang penulisan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang dibutuhkan dalam makalah ini yaitu mengenai pasar modal, obligasi, serta teori-teori tentang likuiditas pasar.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data dan fakta terkini terkait perdagangan obligasi di pasar modal Indonesia, permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mendongkrak likuiditas pasar obligasi serta rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk mendorong likuiditas perdagangan obligasi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya. Dari simpulan tersebut kemudian dibuat saran yang dianggap perlu bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar Modal

1. Definisi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Dari sumber yang lain, situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) mendefinisikan pasar modal (capital market) sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Darmaji dan Fahkruddin (2006) menyatakan bahwa pada dasarnya pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya (misalnya Pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sehingga, pada dasarnya pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek dan aktivitas di dalamnya berupa perdagangan surat berharga, seperti saham, obligasi, opsi, warrant, right, dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter.

Berdasarkan beberapa pengertian pasar modal di atas, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Pasar modal bisa berupa pasar dalam artian abstrak atau dalam artian konkret (sesungguhnya). Dalam artian abstrak, maka perdagangan surat berharga tidak harus terjadi pada suatu tempat tertentu. Sementara itu, pasar modal dalam bentuk konkret ialah bursa efek atau lebih dikenal dengan istilah stock exchange.
  2. Komoditi yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat berharga (aktiva finansial) jangka panjang.
  3. Surat berharga (atau sekuritas) yang diperjual-belikan di pasar modal adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu badan hukum, baik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah.
  4. Bursa efek merupakan bentuk konkret dari pasar modal. Bursa efek merupakan pasar yang sangat terorganisasi (a highly organized market). Di sebut demikian karena terdapat serangkaian peraturan yang mengikat pihak-pihak di dalamnya.
  5. 2. Instrumen Pasar Modal

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa pada dasarnya pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Dengan demikian, instrumen utama dari pasar modal adalah efek atau surat berharga. Surat berharga atau securities merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak investor (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan surat berharga tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan investor menjalankan haknya (Darmaji dan Fahkruddin, 2006). Sedangkan efek, merupakan istilah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menyatakan surat berharga atau sekuritas. Berikut merupakan bagan klasifikasi efek yang diperdagangkan di pasar modal.

Sebagaimana terlihat dalam bagan diatas, salah satu efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah efek utang, yaitu efek dimana penerbitnya (issuer) mengeluarkan atau menjual surat utang dengan kewajiban menebus kembali pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan efek penyertaan adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang menerbitkan efek-efek tersebut. Sedangkan efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Yang terakhir adalah efek lain-lain yaitu efek yang tidak termasuk dalam efek penyertaan, utang maupun derivatif.

B. Efek Bersifat Utang dan Obligasi

1. Efek Bersifat Utang

Darmaji dan Fahkruddin (2006) mendefinisikan efek bersifat utang sebagai efek dimana penerbitnya (issuer) mengeluarkan atau menjual surat utang dengan kewajiban menebus kembali pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.  Definisi lain adalah menurut Husaini dan Saiful dalam Krisnilasari (2003), efek bersifat utang ini dapat disebut sebagai surat hutangobligasi atau surat berharga komersial tergantung dari tenggang waktu jatuh tempo pembayarannya ataupun ciri-ciri lain. Pemegang efek bersifat utang ini secara khusus berhak atas pembayaran pokok hutang beserta bunganya beserta hak-hak lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam persyaratan penerbitan surat hutang seperti misalnya hak untuk memperoleh informasi tertentu.

Efek bersifat hutang ini biasanya diterbitkan dengan jangka waktu jatuh tempo yang tetap dan hanya dapat diuangkan pada saat tanggal jatuh tempo efek. Efek ini dapat disertai jaminan ataupun tanpa disertai jaminan, dan apabila tanpa disertai jaminan maka dapat diperjanjikan dalam penerbitan efek bahwa pemegang efek adalah memiliki peringkat yang tertinggi dibandingkan peringkat pemberi hutang tanpa jaminan lainnya dalam hal terjadinya kepailitan.

2. Definisi Obligasi

Bursa Efek Indonesia (BEI) mendefinisikan obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.  Definisi lainnya oleh Darmaji dan Fahkruddin (2006), yang mendefinisikan obligasi sebagai surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan Husaini dan Saiful dalam Krisnilasari (2003) menyatakan bahwa obligasi merupakan sertifikat bukti hutang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu baik pemerintah maupun lembaga lainnya dalam rangka mendapatkan dana atau modal, diperdagangkan di masyarakat, penerbitnya setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali pokoknya pada saat jatuh tempo.

Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan perusahaan. Perkembangan obligasi mulai menunjukkan peningkatan yang berarti sebagai alat investasi dan instrument keuangan pada periode tahun 2000. Adanya pengetatan prosedur pinjaman di lembaga perbankan menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan pelunasan utangnya mulai melirik instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif penggalangan dana.

Beberapa alasan di antaranya adalah penerbitan obligasi lebih mudah dan lebih fleksibel dibandingkan melakukan prosedur pinjaman bank. Selain itu, tingkat suku bunga obligasi bisa dibuat lebih menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan tingkat suku bunga pinjaman dari bank yang cenderung meningkat. Dalam melakukan pembelian obligasi, investor di pasar modal bisa mendapatkan keuntungan, yakni mendapatkan tingkat suku bunga (kupon), dan selain itu bisa menghasilkan pendapatan atas kenaikan nilai nominal obligasi ke harga premium tersebut di pasar sekunder.

Melakukan investasi obligasi selain menghasilkan kupon juga memberikan tingkat potensi risiko investasi. Risiko ini bisa berbentuk wan prestasi (default) atas pembayaran kupon obligasi tersebut. Selain itu risiko yang paling ditakuti, yakni apabila pihak penerbit obligasi (emiten), karena kondisi perusahaannya mengalami likuidasi, tidak mampu membayar kewajiban pokok utangnya. Investor obligasi jangka pendek bisa juga mengalami kerugian akibat nilai pasar dari obligasi tersebut turun atau lebih rendah daripada harga beli obligasi tersebut.

Instrumen obligasi pada dasarnya merupakan alternatif produk investasi yang sangat fleksibel serta sangat prospektif perkembangannya di masa mendatang. Apalagi untuk investor institusional yang menginginkan investasi dengan struktur pendapatan yang begitu variatif maka kehadiran berbagai instrument obligasi akan sangat diminati.

3. Jenis Obligasi

Jenis obligasi, menurut Bursa Efek Indonesia, dapat dilihat dari enam sisi yang berbeda, yaitu penerbit, sistem pembayaran bunga, hak penukaran/opsi, jaminan/kolateralnya, nilai nominal, serta perhitungan imbal hasilnya. Uraian masing-masing jenis obligasi adalah sebagai berikut.

a. Dilihat dari sisi penerbit.

Apabila dilihat dari pihak yang menerbitkan obligasi, maka jenis obligasi dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

1)      Corporate Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta.

2)      Government Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

3)     Municipal Bond: obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (public utility).

Sampai dengan saat ini, hanya terdapat 2 jenis obligasi berdasarkan penerbit yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu obligasi korporasi (corporate bonds) dan obligasi Pemerintah (government bonds).

b. Dilihat dari sistem pembayaran bunga.

Apabila ditinjau dari sistem pembayaran bunganya, obligasi dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu:

1)      Zero Coupon Bonds: obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.

2)      Coupon Bonds: obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.

3)     Fixed Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.

4)     Floating Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.

c. Dilihat dari hak penukaran/opsi.

Berdasarkan hak penukaran yang melekat pada suatu obligasi, terdapat empat macam obligasi yaitu:

1)      Convertible Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.

2)      Exchangeable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.

3)     Callable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

4)     Putable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

d. Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya.

Apabila dilihat dari segi jaminan atau kolateral dari suatu obligasi, maka terdapat dua jenis obligasi yaitu:

1)      Secured Bonds: obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini, termasuk didalamnya adalah:

  1. Guaranteed Bonds: Obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin denan penangguangan dari pihak ketiga.
  2. Mortgage Bonds: obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap.
  3. Collateral Trust Bonds: obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.

2)      Unsecured Bonds: obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.

e. Dilihat dari segi nilai nominal.

Apabila dilihat dari segi nilai nominal obligasi, terdapat dua jenis obligasi yaitu konvensional bonds dan retail bonds.

1)      Konvensional Bonds: obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal Rp 1 miliar per satu lot.

2)      Retail Bonds: obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.

f. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil.

Berdasarkan perhitungan imbal hasil, terdapat dua jenis obligasi yaitu konvensional bonds dan syariah bonds.

1)      Konvensional Bonds: obligasi yang diperhitungan dengan menggunakan sistem kupon bunga.

2)      Syariah Bonds: obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu:

  1. Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.
  2. Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Karakteristik Obligasi

Sebagai efek bersifat utang, obligasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

  1. Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
  2. Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
  3. Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi bunganya.
  4. Penerbit/Emiten (Issuer). Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                   C. Likuiditas 1. Likuiditas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata likuiditas adalah perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya. Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary, yang dimaksud dengan likuiditas (liquidity) adalah the state of owning things of value that can easily be exchanged for cash. Sedangkan Sementara itu, Wikipedia mengartikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya; kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Terkait dengan pasar, likuiditas secara umum adalah kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat dan dalam volume yang besar tanpa mempengaruhi harga aset secara signifikan.

2. Likuiditas Pasar Modal

Berbicara tentang pasar obligasi, mau tidak mau kita berbicara pasar modal secara keseluruhan mengingat pasar obligasi berada dalam lingkup pasar modal, demikian halnya jika berbicara tentang likuiditas pasar obligasi, berarti yang dibahas antara lain adalah likuiditas pasar modal secara umum. Definisi yang baku tentang likuiditas pasar modal belum ada, akan tetapi dari arti kata likuiditas dan pasar modal yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan likuiditas pasar modal adalah kemudahan sebuah efek untuk diperjualbelikan di bursa efek dengan tidak mengalami perubahan harga yang tajam. Likuiditas pasar modal juga dapat diartikan sebagai volume dan frekuensi transaksi yang terjadi di pasar modal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa likuiditas pasar obligasi adalah tingginya volume dan frekuensi transaksi perdagangan obligasi di pasar obligasi. Semakin tinggi volume dan frekuensi transaksi perdagangan obligasi, maka pasar obligasi dapat dikatakan semakin likuid. Hal ini sejalan dengan pemikiran investor dan regulator yang mengukur likuiditas pasar modal ini dari volume dan frekuensi transaksi. Semakin besar volume dan frekuensi transaksi berarti semakin tinggi likuiditas. Kriteria yang sama juga dipakai oleh Bursa Efek Indonesia dalam menetapkan 45 saham terlikuid yang tergabung dalam LQ-45 setiap enam bulan. Kriteria lain yang juga sering dipakai adalah mudahnya suatu aset dicairkan menjadi kas saat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan asal kata likuiditas yaitu likuid atau cairan.

Pentingnya likuiditas pasar modal, dimana pasar obligasi terdapat di dalamnya, adalah terutama terkait fungsi ekonomi yang dilakukan oleh pasar modal. Dengan semakin likuidnya pasar, maka aliran dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang memerlukan dana akan berjalan semakin cepat sehingga sumber daya modal akan bergerak lebih cepat dan kebutuhan dunia usaha akan sumber daya modal akan lebih mudah teratasi. Di samping itu, para investor akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan. Sehingga pada akhirnya likuiditas pasar modal yang optimal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, likuidnya pasar juga akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan variasi investasi pada instrumen-instrumen yang tersedia dengan risiko dan return yang bervariasi pula. Likuiditas pasar obligasi yang tinggi akan mempu mendorong likuiditas obligasi-obligasi yang berada dalam pasar tersebut sehingga risiko likuiditas yang dihadapi oleh investor akan semakin berkurang karena investor dapat dengan mudah memperoleh kas kapan pun dengan cara melepas obligasi di pasar. Pengurangan risiko ini penting bagi investor yang tidak merencanakan untuk memegang obligasi hingga jatuh tempo. Kemudahan dalam membeli maupun melepas obligasi oleh investor inilah yang pada akhirnya akan mampu mendorong semakin likuidnya pasar obligasi di masa depan.

3. Dimensi Likuiditas

Larry Harris dalam bukunya Trading & Exchanges: Market Microstructure for Practitioners (2003) mengatakan bahwa konsep likuiditas mempunyai empat dimensi yaitu immediacy (kesegeraan), width (lebar spread bid-offer), depth (kedalaman), dan resiliency (kelenturan). Konsep empat dimensi likuiditas sebagaimana disampaikan oleh Larry Harris tersebut didasari oleh teori bahwa suatu aset dapat dikatakan likuid jika aset itu dapat ditransaksikan dengan cepat dan biaya yang rendah, dalam jumlah besar tanpa memengaruhi harga.

  1. Immediacy (Kesegeraan)

Dimensi immediacy (kesegeraan) mengukur seberapa cepat investor dapat bertransaksi dalam aset itu. Jika investor selalu dapat melakukannya dengan segera setiap kali menginginkannya, dapat dikatakan bahwa aset itu likuid. Pasar dikatakan mempunyai likuiditas yang baik ketika pelaku pasar dapat membeli atau menjual produk sekuritas dalam waktu yang relatif cepat dan harga yang wajar

2Width (Lebar spread bid-offer)

Dimensi kedua, width atau breadth, melihat likuiditas dari biaya yang harus ditanggung untuk transaksi aset itu. Untuk properti, biaya-biaya itu adalah biaya notaris, BPHTB (transaksi beli), dan PPh (transaksi jual). Untuk valuta asing, biaya itu adalah selisih kurs jual dan kurs beli. Untuk saham, biaya transaksi meliputi ask-bid spread (selisih harga beli dan harga jual) dan komisi broker. Semakin kecil biaya transaksi sebuah aset, semakin likuid aset itu. Spread bid-offer yang semakin kecil merupakan ciri dari likuiditas yang baik.

3. Depth (Kedalaman)

Untuk saham, dimensi ini melihat banyaknya order beli dan order jual yang ada di pasar. Semakin banyak order beli (jual), semakin mudah investor dapat melakukan aksi jual (beli) tanpa memengaruhi harga, sehingga semakin likuid saham itu. Pasar yang likuid memiliki kedalaman pasar yang bagus, yakni terdapat keinginan yang besar dari pelaku pasar untuk bertransaksi atau dengan kata lain terdapat lapisan order yang tebal baik dari sisi permintaan maupun penawaran atau dengan kata lain para pelaku pasar mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan transaksi.

  1. Resiliency (Kelenturan)

Dimensi resiliency (kelenturan) berhubungan dengan seberapa cepat harga aset dapat kembali ke tingkat sebelumnya jika terjadi ketidakseimbangan aksi jual (beli) dalam jumlah besar. Jika harga suatu saham cepat kembali ke tingkat harga wajarnya seperti sebelumnya, saham itu dikatakan likuid. Pasar yang likuid harus memiliki kelenturan yang baik, artinya pasar cepat kembali ke titik ekuilibrium yang wajar setelah terjadi transaksi perdagangan dengan nilai yang jauh lebih besar dari biasanya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi serta Pengukuran Likuiditas

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas pasar modal pada umumnya dan tentu saja pasar obligasi sebagai bagian dari pasar modal. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor macrostructure dan institutional microstructure. Faktor macrostructure berhubungan dengan lingkungan di mana pasar beroperasi, sedangkan institutional microstructure berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi struktur dan pengoperasian pasar.

Faktor macrostructure mempengaruhi jumlah dan jenis peserta pasar dan ekspektasi mereka. Faktor macrostructure meliputi :

  1. risiko makroekonomi
  2. kebijakan moneter
  3. kerangka kerja legislatif

Sedangkan faktor institutional microstructure meliputi :

  1. desain produk
  2. karakteristik pelaku pasar (emiten dan investor)
  3. sistem trading
  4. kliring dan sistem penyelesaian (settlement system)
  5. faktor regulator dan akuntansi.

Berdasarkan empat dimensi dari likuiditas yang telah diuraikan sebelumnya, Mensah dalam Krisnilawati (2007) menentukan beberapa cara untuk menghitung ukuran likuiditas suatu pasar, antara lain sebagai berikut:

  1. Pengukuran biaya transaksi, yang mencakup biaya dari perdagangan aset-aset finansial dalam pasar sekunder.
  2. Pengukuran berdasarkan volume, yang membedakan pasar likuid berdasarkan volume transaksi dibandingkan dengan perbedaan harga, terutama untuk mengukur width dan depth.
  3. Pengukuran berdasarkan harga yang menjelaskan pergerakan menuju pada harga keseimbangan, terutama untuk mengukur resiliency.
  4. Pengukuran dampak pasar yang membedakan pergerakan harga antara yang disebabkan karena faktor likuiditas atau faktor lain, seperti kondisi pasar secara umum atau masuknya informasi baru, terutama menghitung resiliency dan kecepatan pembentukkan harga.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kondisi Perdagangan Obligasi di Bursa Efek Indonesia

Kondisi perdagangan obligasi di Bursa Efek Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar modal secara umum dan secara khusus juga mempengaruhi pasar obligasi. Berikut merupakan gambaran perdagangan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dan 2009, yang dibedakan menurut jenis penerbitnya yaitu korporasi dan Pemerintah.

1. Volume dan Transaksi Perdagangan

  1. Obligasi Korporasi

Sepanjang tahun 2009, BEI mencatat volume transaksi perdagangan obligasi korporasi yang di dalamnya termasuk obligasi konvensional, syariah, dan obligasi korporasi sukuk (biasa dikenal juga dengan efek beragun aset (EBA)) mencapai Rp38, 382 Triliun atau turun sebesar 28% dari tahun 2008 yang mencapai Rp53, 181 Triliun. Frekuensi transaksi turun sebesar 20% dari 12.221 transaksi pada tahun 2008 menjadi 9.805 transaksi pada tahun 2009, dimana rata-rata volume transaksi harian turun sebesar 26% dari Rp216,96 Miliar per hari pada tahun 2008 menjadi Rp160,59 Miliar pada tahun 2009. Dengan berpatokan pada volume dan frekuensi transaksi perdagangan untuk menentukan tingkat likuiditas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obligasi korporasi tahun 2009 mengalami penurunan likuiditas dibandingkan dengan tahun 2008.

2. Surat Berharga Negara

Selama tahun 2009, BEI mencatat volume transaksi perdagangan dari surat berharga negara, termasuk di dalamnya adalah Obligasi Retail Indonesia (ORI), mencapai Rp793, 687 Triliun atau turun sebesar 17% dibandingkan dengan volume transaksi tahun sebelumnya yang mencapai Rp953, 165 Triliun. Frekuensi transaksi mencapai 52.428 transaksi atau naik sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 49.632 transaksi. Rata-rata volume transaksi harian turun sebesar 15% dari Rp3,89 Triliun per hari pada tahun 2008 menjadi Rp3,321 Triliun per hari pada tahun 2009. Sama seperti halnya pada obligasi korporasi, pada tahun 2009 Surat Berharga Negara juga mengalami penurunan likuiditas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Aktivitas Listing Obligasi

  1. Obligasi Korporasi

Selama tahun 2009, terdapat 37 penerbitan baru obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan efek beragun aset (EBA) di Bursa Efek Indonesia, yang diterbitkan oleh 30 perusahaan yang tercatat di bursa dengan nilai total sebesar Rp29,68 Triliun. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008, jumlah penerbitan baru tahun 2009 lebih besar 142% (dalam tahun 2008, hanya terdapat 26 penerbitan baru), dan nilai total dari penerbitan baru pada tahun 2009 meningkat sebesar 231% (pada tahun 2008, nilai total hanya mencapai Rp12,56 Triliun). Rincian dari penerbitan baru pada tahun 2009 terdiri atas 27 obligasi konvensional dengan nilai Rp27,24 Triliun, 8 sukuk dengan nilai Rp1,98 Triliun dan 2 asset-backed securities dengan nilai Rp460 Miliar.

Pada tahun 2009, penerbitan EBA berasal dari Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dengan PT Danareksa Investment Management yang bertindak sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai bank kustodian. EBA dimaksud diberi nama KIK EBA Danareksa SMF 1 Tahun 2009, yang bernilai Rp100 Miliar dan KIK EBA Danareksa SMF 2 Tahun 2009 yang bernilai Rp360 Miliar. Kedua EBA tersebut merupakan sekuritisasi dari kredit pemilikan rumah yang dikelola oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku penyelenggara jasa.

Sehingga, jumlah obligasi, sukuk dan EBA yang masih tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai dengan Desember 2009 adalah sebanyak 152 terbitan dengan nilai Rp88,90 Triliun yang diterbitkan oleh 87 perusahaan tercatat di bursa. Terbitan tersebut terdiri atas 128 obligasi konvensional dengan nilai Rp83,13 Triliun, sebanyak 22 sukuk dengan nilai Rp5,32 Triliun dan 2 KIK – EBA dengan nilai Rp445,11 Miliar.

2. Surat Berharga Negara

Jumlah Surat Berharga Negara yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2009 adalah 73 seri dengan nilai Rp94,57 Triliun, yang terdiri atas 15 terbitan baru (2 sei FR, 9 seri SPN, 1 seri SR, 1 seri ORI dan 2 seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) dengan nilai Rp31,09 Triliun dan 58 seri dari terbitan re-opening (46 seri FR, 2 seri VR, 9 seri SPN dan 1 seri SBSN) dengan nilai Rp63,48 Triliun.

Sehingga sampai dengan bulan Desember 2009, total Surat Berharga Negara yang masih tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 79 seri dengan nilai Rp581,748 Triliun yang terdiri atas 41 seri FR dengan nilai Rp353,39 Triliun, 16 seri VR dengan nilai Rp143,29 Triliun, 3 seri ZC dengan nilai Rp8,69 Triliun, 5 seri ORI dengan nilai 40,15 Triliun, 9 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan nilai Rp24,70 Triliun, 4 seri SBSN dengan nilai 5,98 Triliun dan 1 seri SR dengan nilai Rp5,56 Triliun.

B. Permasalahan yang Menyebabkan Rendahnya Likuiditas Pasar Obligasi

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan rendahnya likuiditas pasar obligasi di pasar modal Indonesia.

1. Ketimpangan ukuran antara pasar obligasi korporasi dan Surat Berharga Negara.

Ukuran besarnya pasar obligasi mempengaruhi likuiditas pasar obligasi itu sendiri. Dari grafik dibawah ini yang menggambarkan outstanding value dari corporate bonds bila disandingkan dengan outstanding value dari government bonds. Dapat dilihat bahwa ukuran kedua kelompok tersebut sangat timpang apabila ditinjau dari ukuran outstanding valuenya.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2009 saja, dengan outstanding value sebesar Rp581,784 Triliun, volume transaksi Surat Berharga Negara mencapai Rp793, 687 Triliun dengan frekuensi transaksi mencapai 52.428 kali. Sedangkan dengan ukuran yang jauh lebih kecil, dengan outstanding value sebesar Rp88,452, obligasi korporasi mencatat volume transaksi sebanyak Rp38,382 Triliun dengan frekuensi transaksi sebanyak 12.221 kali. Dari perbandingan tersebut jelas menunjukkan bahwa ukuran masing-masing kelompok obligasi mempengaruhi likuiditas perdagangannya yang tercermin dari volume dan frekuensi transaksi.

Jenis government bonds dengan ukuran yang sangat besar mampu mencatat volume transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan outstanding value-nya. Sebaliknya, obligasi korporasi yang ukurannya kurang lebih satu per enam dari government bonds hanya mampu mencatat volume transaksi kurang dari outstanding value-nya. Melihat fakta ini, dapat disimpulkan bahwa rendahnya likuiditas pasar obligasi secara mayoritas disumbang oleh rendahnya likuiditas obligasi korporasi yang lebih disebabkan oleh kecilnya ukuran pasar obligasi korporasi.

2. Permasalahan dimensi immediacy: lamanya proses penyelesaian transaksi perdagangan obligasi.

Transaksi perdagangan obligasi pada Bursa Efek Indonesia menggunakan suatu sistem Fixed Income Trading System (FITS), yaitu sebuah sistem perdagangan bagi obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memungkinkan bagi obligasi untuk diperdagangkan secara retail (retail bond). Obligasi retail ini relatif bernilai kecil, mulai dari Rp5 Juta dan kelipatannya. Gambaran umum perdagangan obligasi di Bursa Efek Indonesia tampak pada gambar berikut ini.

Dalam pelaksanaannya, baik untuk transaksi regular maupun transaksi negosiasi, investor tidak otomatis secara langsung mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain melalui PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual obligasi akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian obligasi akan mendapatkan saham. Di BEI, proses penyelesaian transaksi regular berlangsung selama 2 hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak investor akan dipenuhi selama 2 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 2. Sedangkan untuk transaksi negosiasi, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 1 sampai dengan 7 hari bursa (T + 1 sampai T + 7).

Penulis menilai waktu yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi sebagaimana tersebut diatas kurang maksimal memenuhi dimensi immediacy atau kesegeraan. Investor yang bertujuan mencari keuntungan dalam jangka pendek tetap harus menunggu sampai T + 3 untuk transaksi regular dan T + 1 sampai dengan T + 7 untuk transaksi negosiasi.

3. Permasalahan dimensi depth: rendahnya penawaran dan permintaan, terutama obligasi korporasi.

Depth atau kedalaman adalah aspek likuiditas ditinjau dari banyaknya order jual (penawaran) dan order beli (permintaan) yang ada di pasar modal. Dengan banyaknya order jual maupun order beli, pelaku pasar dapat melakukan penjualan maupun pembelian tanpa mempengaruhi harga pasar. Dengan demikian, banyaknya order jual dan order beli berbanding lurus dengan likuiditas pasar modal.

Yang terjadi di pasar obligasi Indonesia adalah besarnya keinginan investor untuk bertransaksi di pasar obligasi lebih rendah dibandingkan di pasar saham, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kecilnya kapitalisasi pasar obligasi dibandingkan pasar saham, jumlah investor yang relatif sedikit  dan tujuan investor untuk berinvestasi jangka panjang bukan untuk diperjualbelikan. Permasalahan ini terutama tertuju pada obligasi korporasi. Sebagai gambaran, rata-rata transaksi harian obligasi korporasi pada tahun 2009 adalah Rp160,59 Miliar, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai Rp216,96 Miliar per hari. Sedangkan untuk surat berharga negara, rata-rata volume transaksi harian turun sebesar 15% dari Rp3,89 Triliun per hari pada tahun 2008 menjadi Rp3,321 Triliun per hari pada tahun 2009. Bandingkan dengan rata-rata transaksi harian saham yang mencapai Rp4,05 Triliun, lebih kecil 8,59% dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai Rp4,55 Triliun.

Dari perbandingan diatas, nampak bahwa perbedaan sangat mencolok ditunjukkan oleh obligasi korporasi yang memang nilai kapitalisasi pasarnya terkecil apabila dibandingkan dengan saham maupun surat berharga negara. Sedangkan apabila membandingkan rata-rata transaksi harian saham dengan surat berharga negara, dengan kapitalisasi pasar yang jauh berbeda, surat berharga negara mampu mencapai rata-rata transaksi harian yang cukup tinggi. Selain disebabkan oleh ukuran pasar surat berharga negara yang cukup besar, kemungkinan lainnya adalah penilaian investor mengenai lebih amannya berinvestasi di surat berharga negara yang sangat kecil risikonya.

4. Permasalahan dimensi width: biaya-biaya yang melekat pada transaksi obligasi masih cukup tinggi.

Dimensi likuiditas width adalah melihat likuiditas dari biaya yang harus ditanggung untuk transaksi atas obligasi. Biaya pertama yang muncul adalah biaya awal untuk pencatatan obligasi di bursa (initial listing fee) yang berkisar antara 0,025% – 0,022% dari nilai nominal untuk nilai nominal sampai dengan Rp200 Miliar dan diatas Rp600 Miliar. Selanjutnya adalah biaya listing tahunan (annual listing fee) yang besarnya sama dengan initial listing fee dan harus dibayar tiap tahun.

Sedangkan untuk transaksi perdagangan obligasi, biaya-biaya yang muncul antara lain:

  1. Komisi untuk broker/anggota bursa setinggi-tingginya 1% dari nilai nominal.
  2. Biaya transaksi:

(1)   Pasar reguler:

(a)  Nilai nominal sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dikenakan biaya transaksi sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per transaksi.

(b)  Nilai nominal di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dikenakan biaya transaksi sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima perseratus) per transaksi;

(c)    Nilai nominal di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dikenakan biaya transaksi sebesar 0,00375% (nol koma nol nol tiga tujuh lima per seratus) per transaksi.

(2)   Pasar Negosiasi:

(a)  Nilai nominal sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dikenakan biaya transaksi sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per transaksi;

(b)  Nilai nominal di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dikenakan biaya transaksi sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh lima perseratus) per transaksi;

(c)   Nilai nominal di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dikenakan biaya transaksi sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima per seratus) per transaksi.

  1. Pajak-pajak, yang meliputi:

(1)   Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

(2)   Pajak penghasilan atas Bunga dan Diskonto sebesar 20% final.

(3)  Pajak penghasilan atas capital gain sebesar 0,1%.

Menurut pendapat penulis, biaya-biaya terkait komisi broker, biaya listing dan biaya transaksi di bursa masih cukup murah. Yang kurang memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan likuiditas adalah tarif pajak penghasilan atas bunga dan diskonto yang mencapai 20%.

5. Permasalahan dimensi resiliency: rendahnya resiliency obligasi korporasi.

Dimensi resiliency (kelenturan) berhubungan dengan seberapa cepat harga aset dapat kembali ke tingkat sebelumnya jika terjadi ketidakseimbangan aksi jual (beli) dalam jumlah besar. Sebelum tahun 2006 pasar obligasi bersifat searah artinya ketika terjadi tekanan jual yang besar maka akan sulit sekali untuk mendapatkan order beli sehingga mengakibatkan harga jatuh dan sulit kembali level sebelum terjadinya tekanan jual.

Mulai tahun 2006 resiliency pasar surat berharga negara mulai membaik hal ini bisa dilihat dari yield-nya, sedangkan untuk resiliency pasar corporate bonds masih sulit diukur karena masih tipisnya turnover perdagangan yang ada. Pada tahun 2009, turnover perdagangan obligasi di pasar modal Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008. Likuiditas pasar obligasi masih rendah bila ditinjau dari volume dan frekuensi transaksi. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa pasar surat berharga negara saat ini sudah cukup likuid, sedangkan untuk pasar corporate bonds masih jauh dari likuid. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya keinginan investor untu membeli corporate bonds dan tingginya tingkat bunga. Hal ini disebabkan oleh tren yang berbeda yang dimiliki oleh surat berharga negara dan corporate bonds.

6. Permasalahan faktor makrostructure: risiko makroekonomi dan kebijakan moneter.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa rendahnya pasar obligasi korporasi lebih disebabkan oleh ukuran pasarnya yang masih kecil dan jauh dari ukuran pasar surat berharga negara. Rendahnya ukuran pasar obligasi korporasi disebabkan oleh belum maksimalnya penerbitan obligasi oleh korporat. Data tahun 2009 menunjukkan jumlah obligasi, sukuk dan EBA yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai dengan Desember 2009 adalah sebanyak 152 terbitan dengan nilai Rp88,90 Triliun yang diterbitkan oleh 87 perusahaan tercatat di bursa. Hanya 87 dari total 398 perusahaan yang tercatat di bursa yang melakukan penerbitan obligasi.

Beberapa pertimbangan dilakukan oleh perusahaan sebelum menerbitkan obligasi, salah satunya adalah suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan menerbitkan obligasi atau tidak. Suku bunga global sangat mempengaruhi tingkat suku bunga obligasi yang diterbitkan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga global tentu saja akan menekan aktivitas penerbitan obligasi korporasi domestik. Tingginya suku bunga akan mengharuskan perusahaan untuk memberikan yield yang lebih tinggi diatas suku bunga pasar agar obligasinya dapat terjual di pasar. Tingginya suku bunga sangat tidak menguntungkan penerbit obligasi karena harus mengeluarkan biaya (cost of fund) yang lebih besar.

Disisi lain, kebijakan moneter pemerintah terkait suku bunga sangat dipengaruhi oleh faktor inflasi. Saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia masih bertahan pada kisaran 6,5% dan diperkirakan akan tetap 6,5% pada tahun 2011 (Nota Keuangan dan APBN 2011). Namun seiring dengan pemulihan ekonomi global, terdapat kemungkinan laju inflasi dan kenaikan harga minyak dunia yang dapat mendorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Di pihak lain keputusan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, untuk menaikkan discount rate menjadi 0,75% dari sebelumnya 0,5% pada awal tahun 2010 memberikan sinyal bahwa di masa depan The Fed akan terus menaikan federal fund rate atau suku bunga acuan. Langkah yang sama juga diperkirakan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Risiko-risiko makroekonomi dan suku bunga inilah yang cukup menghambat likuiditas pasar obligasi domestik, dimana apabila suku bunga acuan Bank Indonesia naik, hal ini tentu saja akan berdampak pada kupon obligasi yang lebih tinggi.  Ini akan meningkatkan beban biaya (cost of fund) emisi obligasi sehingga bisa mengurangi minat perusahaan.

Posisi suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini sebesar 6,5% juga kurang memberikan insentif bagi perusahaan untuk bersemangat menerbitkan obligasi, karena strukur coupon yang harus diberikan oleh perusahaan penerbit obligasi masih diatas 10% dan akan semakin tinggi seiring semakin lamanya jatuh tempo.

7. Permasalahan faktor institutional microstructure: desain produk dan karakteristik pelaku pasar.

Institutional microstructure berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi struktur dan pengoperasian pasar. Penulis menemukan dua permasalahan terkait faktor institutional infrastructure yaitu desain produk dan pelaku pasar yang menghambat likuiditas pasar obligasi.

Ditinjau dari sisi desain produk obligasi korporasi yang lebih mengalami masalah likuiditas dibandingkan dengan surat berharga negara, sampai dengan saat ini diversifikasinya masih terbagi hanya menjadi 3 produk, yaitu obligasi konvensional, obligasi syariah (sukuk) dan KIK – EBA. Pada tahun 2009, rincian masing-masing produk antara 128 obligasi konvensional dengan nilai Rp83,13 Triliun, sebanyak 22 sukuk dengan nilai Rp5,32 Triliun dan 2 KIK – EBA dengan nilai Rp445,11 Miliar. Mayoritas obligasi yang diterbitkan pun masih obligasi konvensional. Namun sebenarnya, obligasi konvensional sulit untuk bersaing dengan produk-produk surat berharga negara terkait dengan tingkat yield yang diberikan dan tingkat keamanan.

Yang masih luas peluang pengembangannya adalah KIK – EBA dan obligasi syariah. Sebagai gambaran jumlah terbitan dan nilai nominal obligasi syariah korporasi pada tahun 2007 – 2009 adalah sebagai berikut.

Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia

Keterangan 2007 2008 2009
Jumlah penerbitan sukuk 21 27 22
Total nilai nominal Rp3,23 T Rp4,92 T Rp5,32 T

Sumber: IDX Fact Book 2010. Bursa Efek Indonesia. 2010

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Di Indonesia, saat ini terdapat 2 skema obligasi syariah yaitu obligasi syariah Mudharabah dan Ijarah.

  1. Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.
  2. Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

Seiring berkembangnya pasar modal syariah di masa depan, maka kemungkinan pengembangan optimal atas obligasi syariah ini sangat terbuka lebar.

Sedangkan terkait KIK – EBA, sampai dengan akhir tahun 2009  baru terdapat 2 produk KIK – EBA, yaitu KIK EBA Danareksa SMF 1 Tahun 2009 dan KIK EBA Danareksa SMF 2 Tahun 2009 dengan nilai total Rp460 Miliar. Prospek pengembangan produk KIK EBA di Indonesia masih sangat terbuka lebar, mengingat banyak korporasi yang memiliki aset-aset yang mungkin sekali di-sekuritisasi-kan. Dasar hukum mengenai KIK – EBA pun telah ada yaitu Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

Dalam kaitannya dengan karakteristik pelaku pasar, penulis menemukan permasalahan utama yang dihadapi dalam mendongkrak likuiditas pasar adalah perilaku investor yang enggan melakukan komitmen investasi jangka panjang. Dalam kaitannya dengan pasar obligasi, investor cenderung hanya mengharapkan capital gain dan bukan bunga sebagai imbal hasil.

Dengan hanya berharap atas capital gain dan menghindari capital loss, investor lebih memilih strategi yang cenderung spekulatif. Mereka akan cepat-cepat melepas efek-efek yang diperkirakan harganya akan mengalami penuranan dan segera membeli efek yang dianggap dapat memberikan keuntungan jangka pendek. Strategi investor yang spekulatif akan membuat volume perdagangan di bursa kita menjadi ramai. Namun demikian, ramainya volume transaksi di bursa tidak selalu mencerminkan likuiditas pasar yang berkualitas, namun lebih kepada likuiditas semu.

C. Upaya Mendorong Likuiditas Pasar Obligasi Indonesia

Dari identifikasi permasalahan terkait dengan likuiditas pasar obligasi sebagaimana telah disajikan pada bagian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan awal bahwa salah satu penyebab kurang likuidnya pasar obligasi Indonesia lebih dikarenakan tidak likuidnya pasar obligasi korporasi. Rendahnya likuiditas pasar obligasi korporasi lebih disebabkan ukuran pasarnya yang masih jauh lebih kecil dibandingkan pasar government bonds, yang tercermin dari kecilnya nilai kapitalisasi. Berdasarkan temuan awal tersebut, penulis membagi pembahasan upaya-upaya mendorong likuiditas pasar obligasi menjadi 2 bagian, yaitu 1) upaya mendorong likuiditas pasar obligasi korporasi; dan 2) upaya mendorong likuiditas pasar obligasi Indonesia secara umum.

1. Upaya mendorong likuiditas pasar obligasi korporasi.

a. Mendorong perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk menerbitkan obligasi serta memaksimalkan diversifikasi produk obligasi.

Rendahnya likuiditas pasar obligasi korporasi diawali oleh kecilnya ukuran pasar obligasi korporasi yang dilihat dari nilai kapitalisasinya. Hal ini ironis melihat masih terbuka lebarnya pasar obligasi terutama diversifikasi produk obligasi, misalnya KIK – EBA yang masih berpeluang luas untuk berkembang di masa depan. Sektor-sektor seperti asuransi dan dana pensiun harus dipacu untuk menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan mengingat besarnya potensi pertumbuhan kedua sektor tersebut serta besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai pertumbuhan tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan oleh regulator untuk mendorong korporasi agar menerbitkan obligasi misalnya adalah dengan memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi, mengurangi biaya/memberikan diskon biaya-biaya terkait pencatatan obligasi di pasar modal serta fasilitas lainnya namun tetap memberikan perlindungan yang optimal kepada investor. Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh regulator akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Dengan semakin besarnya ukuran pasar obligasi korporasi, maka permasalahan ketimpangan ukuran pasar obligasi korporasi dengan government bonds akan berangsur-angsur dapat terselesaikan sehingga perlahan-lahan mendorong peningkatan likuiditas pasar obligasi korporasi dan pada akhirnya akan mendorong likuiditas pasar obligasi Indonesia. Semakin banyak jumlah obligasi yang diperdagangkan di bursa akan meningkatkan likuiditas dari sisi depth.

b. Pemberian insentif pajak oleh Pemerintah.

Untuk mendorong emiten agar mau menerbitkan obligasi korporasi adalah dengan memberikan insentif perpajakan, dengan cara ini maka korporasi akan seperti mendapatkan stimulus dan semangat untuk menerbitkan obligasi korporasi. Selama ini insentif pajak terhadap pasar modal tercermin pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 atau lebih dikenal dengan UU PPh No.36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang ini Pasal 17 ayat 2b merupakan insentif pajak bagi pasar modal yang berbunyi:

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Emiten yang berhak mendapatkan insentif pajak sebagaimana tersebut diatas harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1)      jumlah saham yang dilepas ke publik minimal 40% dari total keseluruhan saham.

2)      saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

3)     Ketentuan tersebut harus dipenuhi emiten minimal enam bulan dalam masa satu tahun pajak.

Penambahan insentif pajak apabila emiten menerbitkan obligasi masih mungkin dilakukan, sehingga emiten terpacu untuk menerbitkan obligasi. Meskipun pada akhirnya akan mengurangi potensi penerimaan pajak, namun strategi ini akan mampu mendorong likuiditas pasar obligasi korporasi. Insentif pajak ini juga akan mempu mendorong likuiditas dari dimensi depth atau kedalaman adalah aspek likuiditas ditinjau dari banyaknya order jual (penawaran) dan order beli (permintaan) yang ada di pasar modal.

Salah satu bentuk kemudahan lainnya yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan masuk bursa adalah fasilitas pemeriksaan kantor bagi perusahaan yang pernyataan pendaftarannya telah efektif dan laporan keuangannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik. Fasilitas ini akan meningkatkan likuiditas emiten karena permohonan restitusi pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Sedangkan ditinjau dari sisi investor, tarif pajak atas capital gain sebesar 0,1% final sudah kompetitif. Termasuk juga untuk pajak dividen sebesar 15% tidak bermasalah karena bisa diperhitungkan pada akhir tahun sebagai kredit pajak.

c. Mendorong BUMN untuk menerbitkan obligasi.

BUMN merupakan perusahaan-perusahan yang mempunyai potensi besar mendongkrak likuiditas pasar obligasi. Saat ini, terdapat 14 BUMN yang mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia dimana PT PLN (Persero) dan Perum Pegadaian merupakan dua BUMN dengan nilai outstanding terbesar. Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas bagi BUMN harus mendorong BUMN untuk memaksimalkan pembiayaannya dari penerbitan obligasi dibandingkan dengan pembiayaan perbankan. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah mengingat posisi Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dapat menentukan arah kebijakan BUMN.

Apabila semakin banyak BUMN menerbitkan obligasi dan mencatatkannya di pasar obligasi di Bursa Efek Indonesia, maka hal tersebut akan mampu mendorong peningkatan ukuran pasar dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan likuiditas. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendorong BUMN agar mau menerbitkan obligasi adalah dengan memberikan penjaminan atas keterbayaran kewajiban BUMN terkait obligasi yang diterbitkan, seperti yang sudah diterapkan pada PT PLN (Persero) terkait pendanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW.

2. Upaya mendorong likuiditas pasar obligasi Indonesia.

a. Meningkatkan infrastruktur dan sistem perdagangan obligasi di bursa efek.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa lamanya proses penyelesaian transaksi perdagangan obligasi, mulai pembeli/penjual menghubungi broker sampai tahap settlement selesai, menyebabkan permasalahan pada dimensi immediacy sehingga mengurangi tingkat likuiditas pasar obligasi. Upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan kelancaran dan kecepatan transaksi untuk meningkatkan immediacy transaksi jual/beli efek. Upaya ini memerlukan koordinasi dari pihak-pihak terkait misalnya Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan pihak terkait lainnya misalnya broker. Untuk dapat mencapai tingkat likuditas maksimum, tentu saja waktu penyelesaian harus terus diminimalkan, bahkan apabila mungkin harus selesai dalam hari yang sama.

b. Penurunan biaya transaksi perdagangan obligasi.

Bursa efek, perusahaan efek, manajer investasi, profesi penunjang dan tentu saja Pemerintah dapat membantu meningkatkan likuiditas dengan menurunkan biaya administrasi sehubungan dengan transaksi pasar modal. Biaya administrasi transaksi pasar modal adalah salah satu pertimbangan yang digunakan oleh investor untuk tidak melakukan transaksi sesering mungkin. Dengan demikian, biaya transaksi obligasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan pasar menjadi tidak likuid karena investor enggan terlalu sering bertransaksi.

Secara komparatif terhadap sarana investasi lain, biaya transaksi pasar obligasi. Total biaya transaksi obligasi di bursa tidak mencapai 1% dari nilai transaksi (berdasarkan uraian di atas), bandingkan misalnya dengan investasi properti (BPHTB, PPh atas peralihan aset, dan lain-lainnya). Pajak atas capital gain pun menurut pendapat penulis sudah cukup kompetitif. Yang masih perlu ditinjau ulang adalah pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi sebesar 20% final. Pemerintah perlu meninjau ulang untuk memberikan keringanan pajak atas bunga dan diskonto obligasi agar transaksi perdagangan obligasi di bursa semakin marak. Hal ini mengingat selama ini transaksi obligasi lebih marak dilakukan di luar bursa atau melalui pasar over the counter (OTC). Dengan pemberian insentif perpajakan tersebut, diharapkan investor lebih terpacu untuk mentransaksikan obligasi di bursa

Apabila masih mungkin diturunkan, pengurangan biaya transaksi bagaimanapun akan meningkatkan frekuensi transaksi. Dengan demikian hal ini akan meningkatkan likuiditas pasar modal melalui dimensi width, dan kemudian berpengaruh ke dimensi depth.

c. Peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi.

Likuiditas merupakan cerminan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Terkait dengan hal tersebut, kualitas dan keterbukaan informasi merupakan faktor utama. Dengan peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi diharapkan bentuk pasar modal Indonesia lebih efisien (dari weak form meningkat jadi semi strong/strong), sehingga minat investor untuk berinvestasi di Indonesia lebih tinggi. Adanya keterbukaan informasi akan mengurangi risiko yang timbul ketika investor mengambil keputusan. Investor tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan terkait jual atau beli efek sehingga di satu sisi akan mendorong likuditas pasar, serta kemungkinan investor akan salah dalam mengambil keputusan investasi akan semakin kecil. Hal ini tentu akan semakin menarik minat investor tersebut untuk mau bertransaksi dalam pasar modal.

Sedangkan bagi bagi perusahaan, banyaknya investor yang mau menanamkan modalnya dalam pasar modal akan menguntungkan perusahaan karena akan semakin besarnya ketersediaan dana guna ekspansi perusahaan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan minat perusahaan tersebut untuk mau masuk dan bertransaksi dalam pasar modal guna memeroleh dana yang dibutuhkan. Semakin banyaknya investor dan perusahaan yang masuk ke pasar modal akan semakin meningkatkan volume perdagangan dalam pasar tersebut dan meningkatkan likuiditasnya.

Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia dapat berperan dengan menegakkan aturan tentang keterbukaan informasi yang sudah ada tersebut. Keterbukaan informasi ini akan menguatkan komponen depth dan resiliency.

d. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi pasar obligasi sebelum melakukan penetapan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Meskipun pada umumnya Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan moneter hanya dengan meilhat faktor inflasi serta akibatnya bagi sektor keuangan, penting bagi Bank Indonesia untuk melakukan perhitungan yang matang pengaruhnya terhadap pasar obligasi sebelum memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan.  Hal ini penting mengingat suku bunga merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan menerbitkan obligasi atau tidak. Pergerakan harga obligasi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dimana harga obligasi akan berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga, apabila tingkat suku bunga turun maka harga obligasi akan naik, sedangkan apabila tingkat suku bunga naik maka harga obligasi akan turun. Tingginya suku bunga juga akan mengharuskan perusahaan untuk memberikan yield yang lebih tinggi diatas suku bunga pasar agar obligasinya dapat terjual di pasar.

Apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI, maka likuiditas pasar obligasi pun akan ikut terdorong karena dengan turunnya suku bunga acuan BI diharapkan suku bunga bank umum juga akan turun, sehingga masyarakat investor akan lebih tertarik untuk menginvestasikan modal yang dimiliki melalui pasar modal misalnya dengan membeli obligasi. Dengan demikian maka tingkat kedalaman (depth), dalam hal ini order beli, akan meningkat.

e. Memperkuat basis investor lokal.

Otoritas pasar modal Indonesia bersama pelaku pasar perlu meningkatkan basis investor lokal untuk memperkuat pasar modal secara internal.  Hal ini penting mengingat pasar modal saat ini dipenuhi oleh investor jangka pendek yang cenderung spekulatif serta derasnya aliran modal asing. Untuk melakukan hal ini diperlukan upaya yang berkesinambungan dari otoritas pasar modal dan pihak terkait untuk mempromosikan pasar modal sebagai alternatif investasi yang menarik, karena seperti yang kita saksikan kurangnya basis investor lokal pada pasar modal disebabkan kurangnya edukasi pasar modal dan kurangnya promosi pasar modal yang menyentuh semua lapisan. Apabila basis investor domestik kuat, maka pasar akan lebih tahan terhadap guncangan-guncangan yang disebabkan oleh bermacam faktor.

Pasar modal cenderung hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, terutama para pemilik modal dan spekulan, padahal banyak potensi yang dapat digali dari masyarakat, masyarakat yang selama ini menanamkan uangnya hanya pada asset riil saja karena ketidaktahuan mereka. Bila semua lapisan masyarakat di Indonesia mengetahui bahwa investasi di pasar modal menguntungkan dan mudah, misalnya dalam perdagangan obligasi, tentu akan berbondong-bondong masyarakat datang ke bursa untuk membeli saham atau obligasi, dan efeknya tentu akan luar biasa, pasar modal akan menjadi sangat likuid.

Upaya yang dapat dilakukan oleh regulator, dalam hal ini Pemerintah (Bapepam-LK) adalah melakukan promosi dan penyebaran informasi mengenai pasar modal Indonesia. Promosi ini dapat berbentuk sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru yang dapat menarik minat penduduk potensial Indonesia yang akan menanamkan modalnya di perusahaan domestik melalui pasar modal. Kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi di dalam pasar modal harus lebih ditekankan, sehingga investor domestik dapat tertarik. Pada umumnya, peraturan-peraturan tersebut bersifat mengatur dan membatasi, namun yang mesti dilakukan adalah bagaimana pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut dengan menarik.

Bagi pihak emiten sendiri, mereka perlu juga untuk menarik investor dalam negeri untuk menempatkan dananya di perusahaan mereka. Promosi-promosi mengenai efek (saham dan obligasi) yang menarik investor dapat dilakukan. Penawaran efek dengan tingkat suku bunga yang tinggi, dapat menarik investor untuk menempatkan dananya di perusahaan tersebut. Selain itu yang harus diperhatikan adalah informasi yang disebarkan merupakan informasi yang sebenarnya atau tidak menyesatkan. Investor juga harus diberitahu bagaimana kondisi perusahaan baik kondisi keuangan maupun produktivitasnya, serta informasi mengenai kemampuan dan kepastian perusahaan untuk dapat membayar return yang diharapkan calon investor. Sehingga tidak akan terjadi lack of information atau asimetri informasi, yang berakibat buruk dikemudian hari. Lack of information ini membuat kebanyakan investor di Indonesia, khususnya retail investor melakukan pembelian produk berdasarkan rumor atau isu yang beredar, karena mereka tidak tahu persis kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual beli atas produk-produk pasar modal yang mereka inginkan.

Selain melakukan sosialisasi dan promosi atas informasi mengenai pasar modal, untuk dapat menarik investor domestik, maka dapat juga dilakukan program pendidikan atau edukasi kepada masyarakat. Program ini dipandang perlu dilakukan, mengingat tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pasar modal belum sepenuhnya tinggi. Mereka hanya mengetahui apa itu pasar modal dari media massa yang mungkin tidak seberapa penuh informasi itu diterima. Program pendidikan ini tentunya menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan atau peraturan tentang pasar modal yaitu Bapepam-LK dan bekerjasama dengan para pelaku pasar sendiri.

f. Memaksimalkan peran Pemerintah dalam menjaga kondisi makroekonomi melalui stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

Untuk mendorong likuiditas pasar modal pada umumnya dan likuiditas pasar obligasi khususnya, Pemerintah harus mampu menjaga kondisi politik dan keamanan yang stabil yang pada gilirannya akan mempertahankan kondisi makroekonomi yang tumbuh secara berkualitas. Dengan kondisi makroekonomi yang tumbuh dengan baik, maka minat investor untuk menanamkan dananya di pasar modal pun akan semakin tinggi yang pada gilirannya akan mendorong likuiditas pasar.

Di sisi lain, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung terciptanya bursa saham yang lebih likuid dan lebih menarik bagi investor. Pemerintah harus mendorong terciptanya praktik bisnis yang transparan. Misalnya, meningkatkan transparansi dari produk-produk yang dihasilkan perusahaan sekuritas maupun lembaga asuransi. Di samping itu, pemerintah harus juga meningkatkan integritas dari pasar modal. Misalnya, dengan mendorong terciptanya tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik, memperkuat fungsi pengawasan, mengembangkan infrastruktur yang dapat membantu terciptanya pasar modal yang likuid (termasuk di antaranya meningkatkan kualitas lembaga pemeringkat), menghilangkan peraturan yang tidak jelas, dan menegakkan pelaksanaan peraturan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Secara umum perdagangan obligasi di pasar modal Indonesia masih kurang likuid apabila ditinjau dari sisi volume dan transaksi perdagangan.
  2. Apabila ditinjau dari sisi empat dimensi likuiditas pasar yaitu immediacy, width, depth dan resiliency, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum perdagangan obligasi di pasar obligasi Indonesia masih kurang likuid, karena masih terdapat masalah terkait empat dimensi tersebut.
  3. Salah satu penyebab kurang likuidnya pasar obligasi Indonesia adalah kurang likuidnya pasar obligasi korporasi, yang disebabkan oleh masih kecilnya nilai kapitalisasi, sehingga mempengaruhi volume dan frekuensi transaksi.
  4. Pasar government bonds sudah cukup likuid dengan nilai kapitalisasi, volume dan frekuensi transaksi yang cukup besar, namun masih berpotensi untuk terus tumbuh di masa depan.
  5. Biaya-biaya transaksi obligasi (termasuk pajak), suku bunga acuan Bank Indonesia serta kondisi ekonomi makro pada umumnya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                           B. Saran

Berikut merupakan saran yang penulis sampaikan terkait upaya meningkatkan likuiditas pasar obligasi Indonesia.

  1. Diperlukan kesepahaman dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dengan pasar obligasi untuk dapat meningkatkan likuiditas pasar obligasi, baik dari sisi emiten, investor, regulator, bursa efek, LKP, LPP dan pihak terkait lainnya termasuk Bank Indonesia yang mengambil kebijakan moneter terkait penentuan suku bunga acuan Bank Indonesia.
  2. Untuk dapat menciptakan pasar obligasi yang likuid, harus dimulai dari upaya untuk mendorong likuiditas pasar obligasi korporat, mengingat pasar obligasi korporat merupakan penyebab utama kurang likuidnya pasar obligasi Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain:
    1. Mendorong perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk menerbitkan obligasi serta memaksimalkan diversifikasi produk obligasi.
    2. Pemberian insentif pajak oleh Pemerintah.
    3. Mendorong BUMN untuk menerbitkan obligasi.

Keseluruhan upaya tersebut diatas harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi oleh pihak-pihak yang terkait.

  1. Selain upaya-upaya mendorong likuiditas pasar obligasi yang dimulai dari upaya mendorong likuditas pasar obligasi korporasi sebagaimana tersebut diatas, penulis menyampaikan saran-saran berupa upaya-upaya sebagai berikut:
    1. Meningkatkan infrastruktur dan sistem perdagangan obligasi di bursa efek.
    2. Penurunan biaya transaksi perdagangan obligasi.
    3. Peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi.
    4. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi pasar obligasi sebelum melakukan penetapan suku bunga acuan Bank Indonesia.
    5. Memperkuat basis investor lokal.
    6. Memaksimalkan peran Pemerintah dalam menjaga kondisi makroekonomi.

Keseluruhan upaya tersebut diatas harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi oleh pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bursa Efek Indonesia. 2010. IDX Fact Book 2010. Jakarta

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. 2006. Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab. Penerbit Salemba Empat.

Krisnilawati, Monica.  2007. Analisis Pengaruh Likuiditas Obligasi, Coupon dan Jangka Waktu Jatuh Tempo Obligasi Terhadap Perubahan Harga Obligasi di Bursa Efek Surabaya. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Nurcahya, Afid. 2010. Membangun Pasar Modal Indonesia yang Likuid. Makalah. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tangerang Selatan.

Sudarwati, Anis. 2010. Upaya Meningkatkan Likuiditas Pasar Modal. Makalah. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tangerang Selatan.

Utomo, Ambar. 2007. Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Ekonomi Terhadap Indeks Harga Obligasi Perusahaan. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Widoatmojo, Sawiji. 2009. Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus. Penerbit Ghalia Indonesia.

www.idx.co.id, diakses tanggal 3 Desember 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan), diakses tanggal 3 Desember 2010.

http://www2.idx.co.id/MainMenu/Education/IndeksHargaSahamObligasi/tabid/195/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx, diakses tanggal 3 Desember 2010.

http://bataviase.co.id/node/161129. Minat Asing Terganjal Likuiditas Rendah, diakses tanggal 3 Desember 2010.

http://koranindonesia.com/2008/04/16/kebijakan-bi-akan-dongkrak-kinerja-pasar-obligasi/, diakses tanggal 4 Desember 2010.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2000/07/31/KL/mbm.20000731.KL112397.id.html, diakses tanggal 4 Desember 2010.

http://www.vibiznews.com/news/bondsmutual/2010/08/11/obligasi-global-rally-obligasi-korporasi-juga-diminati/10,  diakses tanggal 4 Desember 2010.

2 Comments »

  1. mbak boleh minta sumber resminya nggak untuk tulisan diatas ? terimaksih atas infornya. salam

    Comment by chana — April 11, 2011 @ 8:51 am

  2. maksudnya sumber resmi gimana mbak?
    kalau untuk sumber teorinya sudah saya cantumkan di daftar pustaka.
    paper tersebut merupakan paper tugas UAS seminar pasal modal semester lalu..

    salam

    Comment by sadhrina — April 11, 2011 @ 1:24 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: